telusur.co.id, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke peternakan dan penggemukan sapi Hijrah Barokah Farm yang berada di desa Negasi, Kecamatan Darangdan, kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).  

Kegiatan dengan tema besar swasembada pangan ini, dipimpin Ahmad Yohan selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja dan didampingi oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR RI lainnya serta Kementerian Pertanian, Badan pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, Direksi PT Berdikari, Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Purwakarta dan para peternak lokal.

Dalam kunjungan itu, Ahmad Yohan memimpin dialog secara langsung dengan seluruh stake holder yang hadir. Berbagai permasalahan, masukan, dan hal-hal lain yang menyebabkan Indonesia masih impor daging sapi juga muncul dalam dialog tersebut.

Ditjen PKH kementerian Pertanian, Hary Suhada menyampaikan, bahwa saat ini banyak investor yang membutuhkan lahan untuk digunakan sebagai lokasi peternakan. Namun, mereka menemukan kendala tempat. Karena itu, mereka mencoba menyewa tanah-tanah milik BUMN. 

Sayangnya, mereka merasa keberatan ketika harga sewa yang diajukan oleh pihak BUMN terlalu tinggi. “Para investor mengatakan bahwa biaya sewa yang diajukan oleh BUMN terlalu tingi, sehingga tidak bisa masuk dalam kalkulasi bisnis mereka," ujar Hary Suhada.

Senada dengan Hary Suhada, permasalahan para peternak untuk mencari lahan yang dapat digunakan untuk tempat peternakan juga disampaikan oleh perwakilan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi persoalan pelik itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah agar cita-cita swasembada pangan bisa terwujud dan persoalan yang menjadi penyebab Indonesia terus bergantung dengan impor daging sapi bisa ditekan dan serta peternak rakyat bisa sejahtera.

Menurut Sonny, untuk persoalan lahan, saat ini sebenarnya masih banyak lahan-lahan milik negara yang kondisinya belum dikelola secara maksimal atau boleh dibilang lahan tidur. 

Karena itu, Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini mendorong semua stakeholder untuk memanfaatkan lahan tidur agar menjadi lahan produktif, seperti untuk kegiatan peternakan.

“Sebelum di Komisi IV DPR RI, saya adalah anggota Komisi VI (DPR RI) yang mitranya adalah BUMN. Saya cukup mengerti ada banyak tanah-tanah milik BUMN yang saat ini posisinya 'Idle' (menganggur). Sayang kalau tanah dibiarkan terlantar. Kalaupun ada yang sudah disewa pihak lain, juga ada yang masih terlantar karena penyewanya sudah kehabisan uang buat bayar sewanya," ujar Sonny.

"Di Jawa Barat juga masih banyak, makanya beberapa bulan lalu Polda Jabar berhasil memanfaatkan ratusan ribu hektare lahan tidur yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini masih banyak lahan-lahan tidur atau yang belum terkelola secara maksimal," sambung Sonny.

Lebih lanjut, Sonny juga mendorong agar PT. Berdikari lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai BUMN Peternakan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor produk hewan. "Tentu kami sangat sedih jika BUMN peternakan tapi hanya punya sapi 200 ekor," kata Sonny dengan nada yang lirih.

Selain itu, Sonny juga meminta Kementerian Pertanian untuk terus berkomitmen dalam memperkuat peternakan nasional.

Ditegaskan Sonny, kedaulatan pangan nasional, seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri. Bukan terus bergantung pada impor yang hanya berpikir instan.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah, khususnya Kementan untuk segera mencari solusi alternatif dalam meningkatkan produktifitas daging sapi lokal. Seperti perbaikan manajemen peternakan, memberikan pendampingan dan fasilitas kepada para peternak, peningkatan kualitas bibit dan pangan serta pengembangan infrastruktur pendukung lainnya.

"Kementan harus bisa jemput bola. Peternak perlu difasilitasi lebih. Sudah terlalu lama peternak Indonesia tidak sejahtera," kata dia.

“Program vaksin gratis harus diperbesar skalanya. Terkait bibit ternak juga harus dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar para peternak dapat memiliki ternak-ternak unggul dengan kualitas daging yang baik. Regulasi yang mengatur tentang biaya sewa juga harus disusun dengan tidak merugikan negara namun juga tidak memberatkan penyewa. Bagaimana para peternak punya bank pakan yang dapati memenuhi kebutuhan ternaknya jika biaya sewa lahan terlalu mahal," tambah Sonny.