Hidayat Nur Wahid Apresiasi Dukungan 143 Negara Kecam Permukiman Ilegal Israel

by Hamdani |
Hidayat Nur Wahid Apresiasi Dukungan 143 Negara Kecam Permukiman Ilegal Israel
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW)

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi dukungan 143 negara dalam pemungutan suara di Komite Keempat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap resolusi yang mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, serta Dataran Tinggi Golan Suriah.

Dalam pemungutan suara rancangan resolusi A/C.4/81/L.15 pada 18 November 2026, tercatat 143 negara menyatakan dukungan, 11 negara menolak, dan 17 negara memilih abstain. Indonesia kembali menunjukkan konsistensinya dengan berada di antara negara-negara yang mendukung penegakan hukum internasional dan perlindungan hak rakyat Palestina.

Menurut HNW, hasil pemungutan suara tersebut memperlihatkan semakin kuatnya penolakan masyarakat internasional terhadap kebijakan pendudukan dan ekspansi permukiman Israel. Sebaliknya, posisi Israel bersama negara-negara yang mendukung kebijakan tersebut semakin mendapat tekanan dalam forum internasional.

HNW menegaskan bahwa dukungan mayoritas negara anggota PBB seharusnya menjadi dasar bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah lebih konkret. Ia mengingatkan bahwa kecaman dan resolusi tidak akan cukup apabila tidak diikuti tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM) di Palestina.

“Dukungan 143 negara merupakan pesan berulang yang sangat jelas bahwa masyarakat internasional konsisten menolak keras pendudukan yang hakikatnya adalah penyerobotan tanah-tanah Palestina oleh warga Israel. Itu merupakan aneksasi terselubung, tetapi sistematis, untuk pembangunan permukiman ilegal Israel. Yang menjadi persoalan adalah, meskipun dunia semakin solid mengecam perilaku jahat zionis Israel, pelanggaran-pelanggaran hukum dan HAM di lapangan justru terus berlangsung, bahkan dalam bentuk teror yang makin brutal. Karena itu, dunia tidak boleh berhenti pada sekadar resolusi dan kecaman. Saatnya menindaklanjuti resolusi-resolusi dan kecaman-kecaman keras itu dengan beralih kepada langkah-langkah bersama agar secara konkret bisa melaksanakan keputusan-keputusan resolusi PBB dan lain-lainnya, menghentikan berbagai pelanggaran hukum dan HAM seperti genosida dan penyerobotan tanah, bahkan penjajahan atas Palestina,” tegas HNW.

Mantan Ketua MPR RI periode 2004–2009 tersebut juga menyoroti perkembangan situasi di wilayah pendudukan Palestina yang menunjukkan masih berlangsungnya perluasan permukiman dan berbagai tindakan yang berdampak terhadap masyarakat Palestina.

Berdasarkan data yang disampaikan sejumlah lembaga internasional, jumlah pemukim Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, kini mencapai sekitar 750.000 orang. Pada periode Juni hingga September 2026, lebih dari 8.000 unit perumahan baru telah diajukan atau mendapatkan persetujuan pembangunan.

Dalam periode pelaporan PBB yang sama, tercatat sebanyak 630 serangan oleh pemukim Israel. Sementara itu, 343 warga Palestina terpaksa meninggalkan komunitas tempat tinggal mereka. Sedikitnya 49 komunitas Palestina juga dilaporkan telah mengalami pemindahan paksa secara menyeluruh sejak Januari 2023.

Situasi tersebut semakin memburuk pada Oktober 2026 dengan tercatatnya 467 serangan pemukim, yang disebut sebagai jumlah tertinggi sejak 2006. Berbagai tindakan seperti pengambilalihan tanah, pembongkaran rumah, pembatasan akses ke lahan pertanian, kekerasan terhadap petani, hingga pengusiran paksa masih terus terjadi.

HNW menilai rangkaian peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan permukiman, tetapi juga berdampak terhadap perubahan demografi wilayah Palestina dan semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat setempat. Kondisi itu, menurutnya, turut mengancam peluang tercapainya perdamaian melalui solusi dua negara yang selama ini menjadi salah satu pendekatan yang didukung masyarakat internasional.

“Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekadar penyerobotan tanah dan pembangunan permukiman, tetapi proses sistematis yang akan mengubah demografi wilayah Palestina, merampas tanah rakyat Palestina, sehingga menggerus habis perdamaian dengan peluang terwujudnya solusi dua negara yang selama ini didukung masyarakat internasional,” ujar mantan Presiden PKS tersebut.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki telah dinyatakan tidak memiliki keabsahan hukum melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016.

Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) melalui opini penasihat yang diterbitkan pada 19 Juli 2024 juga menyatakan bahwa keberadaan Israel secara berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki bertentangan dengan hukum internasional. Opini tersebut turut menegaskan perlunya penghentian aktivitas permukiman Israel.

Atas dasar itu, HNW mendorong negara-negara anggota PBB untuk tidak berhenti pada penyampaian sikap politik, tetapi mulai memperkuat langkah implementasi berbagai ketentuan hukum internasional. Menurutnya, keputusan lembaga internasional harus disertai konsekuensi apabila terus diabaikan.

“Jika putusan Mahkamah Internasional, Resolusi DK PBB, dan suara mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB terus diabaikan tanpa konsekuensi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Palestina, tetapi juga kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri,” ujarnya.

HNW juga mengapresiasi negara-negara yang telah mengambil kebijakan konkret, di antaranya melalui pembatasan perdagangan produk yang berasal dari permukiman ilegal serta pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan permukiman tersebut.

Ia menilai berbagai langkah itu dapat menjadi contoh bahwa penegakan hukum internasional dapat diwujudkan melalui kebijakan nyata apabila negara-negara memiliki komitmen politik untuk menjalankannya.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI, HNW menegaskan bahwa parlemen Indonesia akan terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina melalui berbagai forum kerja sama antarparlemen internasional. Sejumlah forum yang menjadi ruang perjuangan tersebut antara lain Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta berbagai forum multilateral lainnya.

Melalui forum-forum tersebut, DPR RI akan mendorong pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334, tindak lanjut opini Mahkamah Internasional, perlindungan masyarakat sipil Palestina, serta penghentian perluasan permukiman ilegal Israel.

“DPR RI melalui BKSAP berkomitmen untuk terus bersuara keras dan memperjuangkan Palestina di berbagai forum parlemen dunia, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta berbagai forum multilateral lainnya. Kami akan mendorong implementasi Resolusi DK PBB 2334, pelaksanaan opini Mahkamah Internasional, perlindungan internasional bagi warga sipil Palestina, serta langkah-langkah nyata untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel,” tegas HNW.

Ia menambahkan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina juga merupakan bagian dari amanat konstitusi yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Karena itu, perjuangan diplomasi dan kerja sama internasional untuk Palestina harus terus dilanjutkan.

HNW menegaskan bahwa besarnya dukungan negara-negara dalam pemungutan suara PBB perlu segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Menurutnya, tantangan masyarakat internasional saat ini bukan lagi sebatas menyatakan penolakan terhadap permukiman ilegal Israel, melainkan memastikan adanya langkah konkret untuk menghentikan praktik tersebut.

“Ketika 143 negara sudah menyatakan sikap, dunia seharusnya tidak lagi bertanya apakah permukiman ilegal Israel melanggar hukum internasional. Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah kapan masyarakat internasional bertindak nyata untuk menghentikannya,” pungkasnya. (ham)

Komentar

Berita Terkait