politik - Telusur

politik

politik

Stafsus Presiden Mundur, AS Hikam: Semoga Diikuti Oleh yang Satunya

Telusur.co.id - Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengapresiasi pengunduran diri CEO Ruangguru Adamas

politik

Stafsus Presiden Mundur, Demokrat: MoU Kartu Pra Kerja Perlu Dibuka Transparan

Telusur.co.id - Politikus Partai Demokrat Sartono Hutomo ikut angkat bicara terkait mundurnya CEO Ruang Guru Adamas

politik

Belva Mundur Dari Stafsus, Iwan Sumule: Pangkal Persoalan Ada Pada Jokowi

Telusur.co.id – Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, mengapresiasi keputusan Adamas Belva Syah

politik

Belva Mundur dari Stafsus Presiden, Fadli Zon: Sekalian Mundur dari Proyeknya

Telusur.co.id - Pengunduran diri Adamas Belva Syah Devara dari jabatan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo

politik

Jokowi Dan Luhut Beda Soal Larangan Mudik, Fadli Zon: Siapa Boss Sesungguhnya? 

Telusur.co.id - Presiden Jokowi resmi mengeluarkan larangan mudik untuk semua masyarakat di tengah Virus Corona. Jokowi mengaku

politik

Meski Mundur Dari Stafsus Jokowi, Perusahaan Belva Tetap Untung Besar

Telusur.co.id - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin  menganggap, keputusan Belva Devara mundur dari jabatan staf khusus

politik

Belva Mundur dari Stafsus Presiden, Saleh Daulay: Ada yang Tidak Wajar

Telusur.co.id - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan mundurnya Adamas Belva

politik

Dicopotnya Refly Dari Komut Pelindo Sudah Tepat, Biar Tak Ada Beban Kritik Pemerintah

Telusur.co.id - Pencopotan Refly Harun sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri

politik

Said Didu: Ternyata Erick Thohir Sama Saja, Jadikan BUMN Tempat Penampungan

Telusur.co.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN) Muhammad Said Didu mengaku pernah berharap Erick Thohir mampu mewujudkan

politik

PPP Usul Dana Banpol Dialihkan untuk Covid-19

Telusur.co.id - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengusulkan agar alokasi dana bantuan partai politik

politik

Pelatihan Kartu Prakerja Untungkan Perusahaan Stafsus Presiden, Rakyat Dapat Apa?

Telusur.co.id - Keterlibatan Ruangguru, perusahaan milik Stafsus Presiden Jokowi bernama Belva Devara, dalam proyek pelatihan program

politik

Fadli Zon: Pemerintah Jadikan Momen Anjloknya Harga Minyak Dunia Untuk Mengeruk Keuntungan

Telusur.co.id - Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah menjadikan momentum anjloknya harga minyak untuk

politik

DPR Pertanyakan Alasan Pelatihan Kartu Prakerja Pakai Perusahaan Stafsus Jokowi

Telusur.co.id - Kebijakan pemerintah yang memotong anggaran triliunan dari mitra Komisi X DPR, namun malah muncul

politik

Suhendra Siap Jaminkan Diri Agar Impor Rapid Test Tanpa DP

Telusur.co.id Tokoh intelijen dan pengusaha Suhendra Hadikuntono siap menjaminkan diri agar impor alat tes cepat COVID-19

politik

Soal Omnibus Law, Baleg DPR Minta KSPI Berpikir Jernih

Telusur.co.id -   Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta DPR menghapus RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari program

politik

Kritisi Kartu Prakerja Jokowi, Demokrat: Rakyat Butuh Makan, Bukan Aplikasi!

Telusur.co.id - Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat, Sartono Hutomo mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengeluarkan

politik

Relawan Jokowi Ini Usul MUI Keluarkan Fatwa Tak Puasa Saat Pandemi Corona

Telusur.co.id - Relawan Rudi Valinka atau dengan nama akun twitter @kurawa, jadi perbincangan di media sosial.

politik

Di Tengah Pandemi Covid-19, NasDem Sebut Efektivitas Kartu Prakerja Sulit Terealisasi 

Telusur.co.id - Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengungkap efektivitas program kartu prakerja bakal

politik

Beri Kesempatan Pemerintah Tangani Covid-19, JPPR Usul Pilkada Digelar Tahun 2021

Telusur.co.id - Pilkada serentak 2020 ditunda selama tiga bulan sehingga hari pemungutan suara dilakukan pada tanggal

politik

Puskapkum Nilai Penyelenggaraan Pilkada 9 Desember Dipaksakan

Telusur.co.id - Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra L Nainggolan menilai kesepakatan DPR,