Penguatan koordinasi antarpemerintah menjadi salah satu hal yang didorong Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, untuk memastikan kebutuhan masyarakat Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Hal tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Situ Ilir, Senin, 7 September 2026. Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta itu, berbagai masukan masyarakat dihimpun, terutama terkait akses terhadap program pemerintah, pemberdayaan ekonomi, serta sarana dan prasarana lingkungan.
Menurut M. Rizky, kebutuhan masyarakat di tingkat desa tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu tingkatan pemerintahan. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar setiap kebutuhan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
“Setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan perannya masing-masing. Karena itu, koordinasi menjadi penting agar aspirasi masyarakat di desa dapat diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” ujar M. Rizky.
Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta potensi yang ada di wilayahnya. Pendataan kebutuhan masyarakat pun perlu dilakukan secara baik agar menjadi dasar dalam pengusulan program pembangunan maupun pemberdayaan.
Di sisi lain, M. Rizky mendorong agar komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dan provinsi terus diperkuat. Terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai program yang dapat mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan warga.
Menurutnya, sinergi tersebut juga penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Peningkatan kapasitas, pendampingan, dan penguatan kegiatan ekonomi produktif membutuhkan dukungan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan dan potensi masyarakat bisa terhubung dengan program pemerintah. Kita ingin komunikasi ini berjalan baik sehingga ada tindak lanjut yang sesuai dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya.
M. Rizky menegaskan, hasil pengawasan dan masukan masyarakat akan menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi DPRD Provinsi Jawa Barat. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait juga akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap sinergi antarpemerintah dapat terus diperkuat sehingga pembangunan dan pemberdayaan di Desa Situ Ilir berjalan lebih terarah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (VC)
