Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas perlu diikuti dengan penguatan ekosistem logistik di sisi darat. Tanpa kesiapan depo, gudang, jaringan jalan, angkutan barang, hingga integrasi sistem informasi, percepatan bongkar muat berpotensi hanya memindahkan titik kemacetan ke mata rantai distribusi berikutnya.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Kuncoro Harto Widodo, mengatakan pertumbuhan arus peti kemas harus diimbangi dengan penguatan seluruh simpul dalam ekosistem logistik.
Menurut Kuncoro, peningkatan layanan logistik tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur fisik. Integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem logistik yang terhubung.
Pakar manajemen logistik dan rantai pasok tersebut mengatakan volume arus peti kemas nasional menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini membuat penguatan kapasitas dan keterhubungan antarsimpul menjadi semakin penting.
“Hambatan pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya,” ujar Kuncoro saat dihubungi Jumat (11/9/2026).
Karena itu, Kuncoro mendorong integrasi data antara terminal, perusahaan pelayaran, depo, perusahaan angkutan truk, kawasan industri, dan pemerintah. Pemanfaatan National Logistics Ecosystem (NLE) juga perlu terus dioptimalkan agar pergerakan informasi dapat mengikuti, bahkan mendahului, pergerakan barang.
“Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran barang,” katanya.
Selain integrasi sistem informasi, Kuncoro menilai pengembangan angkutan barang berbasis kereta api perlu diperkuat sebagai alternatif distribusi menuju pelabuhan. Pengembangan moda tersebut juga dapat mendukung upaya penanganan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) di jalur darat.
Produktivitas Terminal Harus Diikuti Kesiapan Sisi Darat
Pandangan mengenai pentingnya keterhubungan antarsimpul juga disampaikan praktisi kepelabuhanan dan logistik dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Wahyono Bimarso.
Menurut Wahyono, kemampuan terminal peti kemas di Indonesia pada dasarnya telah semakin baik dan memenuhi standar internasional. Namun, peningkatan produktivitas di dalam terminal tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti kesiapan fasilitas setelah kontainer keluar dari pelabuhan.
“Terminal peti kemas kita sebenarnya sudah berstandar internasional. Persoalan utama justru muncul setelah kontainer keluar dari pelabuhan. Kecepatan bongkar muat tidak akan berdampak maksimal apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di sisi darat tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” ujar Wahyono saat dihubungi Rabu (9/9/2026).
Pria yang juga menjabat Kaprodi Teknik Kelautan ITL Trisakti itu mencontohkan kondisi di Merauke. Meskipun fasilitas pelabuhan dinilai sudah memadai, keterbatasan lapangan penumpukan dan gudang di belakang pelabuhan masih menjadi persoalan.
“Pelabuhannya sudah bagus, peralatannya lengkap, tetapi dari sana belum ada lapangan penumpukan atau gudang di belakang pelabuhan,” katanya.
Menurut Wahyono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas terminal harus direncanakan bersamaan dengan kesiapan simpul logistik lainnya. Jika tidak, antrean dan kepadatan berpotensi bergeser dari terminal ke depo, perusahaan angkutan truk, gudang, maupun jaringan jalan.
Kapasitas Terminal dan Peran Depo Kontainer
Dari sisi pelayaran, peningkatan kapasitas dan produktivitas terminal tetap menjadi faktor penting untuk mendukung efisiensi operasional kapal.
Ketua DPC INSA Semarang, Hari Ratmoko, mengatakan produktivitas terminal peti kemas saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Namun, peningkatan kapasitas dermaga dan kedalaman alur tetap diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas kapal.
“Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping line akan senang. Waktu sandar di Pelabuhan Tanjung Emas cepat, bongkar cepat, memuat cepat dan bisa menuju ke pelabuhan berikutnya sesuai schedule,” ujarnya.
Peningkatan produktivitas terminal, kata Hari, harus berjalan beriringan dengan kesiapan fasilitas penyangga di luar terminal. Dalam konteks tersebut, depo kontainer memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok.
“Depo kontainer itu cukup punya peran penting dalam supply chain,” katanya.
Depo tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kontainer kosong, tetapi juga dapat menjadi penyangga ketika lapangan penumpukan di dalam pelabuhan mulai mengalami kepadatan.
Sementara itu, Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, mengatakan kondisi pada awal semester II 2026 di sisi darat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang relatif lancar. Perputaran truk tidak lagi menghadapi kepadatan seperti pada awal tahun.
“Sekarang sudah lancar untuk perputaran truk di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak ada kendala lagi karena kondisi yard di pelabuhan juga tidak sepadat di awal-awal tahun,” katanya, Kamis (10/9/2026).
Meski demikian, Supriyono mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi untuk menjaga kelancaran operasional. Salah satunya adalah perubahan jadwal kapal yang dapat membuat truk harus menunggu lebih lama.
Implementasi Terminal Booking System (TBS) juga masih dapat dioptimalkan, terutama berkaitan dengan ketersediaan slot kendaraan. Aptrindo turut mendorong agar depo kontainer di Semarang dapat beroperasi selama 24 jam sehingga pergerakan kontainer lebih fleksibel dan antrean kendaraan dapat ditekan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran operasional terminal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peralatan bongkar muat. Koordinasi jadwal kapal, ketersediaan slot kendaraan, serta kesiapan fasilitas setelah kontainer meninggalkan terminal turut menentukan kesinambungan distribusi.
Tantangan Logistik di Kawasan Timur Indonesia
Persoalan kesiapan simpul logistik di sisi darat juga terjadi di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan kebutuhan yang paling mendesak di wilayah tersebut adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan sebagai fasilitas penyangga.
“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100% deponya di dalam,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (6/9/2026).
Menurut Puji, keterbatasan ruang penumpukan berdampak terhadap meningkatnya biaya logistik. SPIL beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke.
Selain menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap komoditas, khususnya muatan pangan.
“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat depo di luar,” katanya.
Kebutuhan penguatan simpul logistik di Merauke juga menjadi perhatian pengelola TPK Merauke. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.
Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses, serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut saat ini masih dalam proses lelang di kantor pusat.
“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul saat dihubungi Rabu (23/9/2026).
Selain revitalisasi, Rasul menilai keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan diperlukan agar aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan.
“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan,” jelasnya.
Menurut Rasul, pemerintah daerah telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo. Pihaknya berharap dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat penyediaan depo eksternal sekaligus pengembangan kawasan pelabuhan.
“Kalau kita mau melakukan pengembangan, ada Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Ini sementara disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk KSOP dan perhubungan laut,” terang Rasul.
Makassar dan Ambon Perkuat Kesinambungan Distribusi
Gambaran mengenai pentingnya kesinambungan arus peti kemas juga terlihat di TPK New Makassar. Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan operasional terminal sejauh ini berjalan dengan baik.
Saat ini, TPK Makassar berperan sebagai salah satu hub utama distribusi menuju kawasan timur Indonesia.
“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ulasnya saat dihubungi, Senin (14/9/2026).
Teguh mengatakan Pelindo berfokus menjaga kesiapan infrastruktur dan peralatan bongkar muat agar pelayanan terminal dapat berlangsung secara konsisten.
Namun, kelancaran distribusi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas bongkar muat di dermaga. Pergerakan kontainer setelah keluar dari terminal juga perlu dijaga agar tidak terjadi penumpukan pada simpul berikutnya.
“Agar kelancaran distribusi kontainer bisa terjaga. Karena kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga, tetapi juga kesinambungan pergerakan kontainer setelah keluar dari kapal menuju sisi darat,” tuturnya.
Teguh mengatakan kapasitas yang tersedia di Makassar saat ini masih memadai untuk mendukung sirkulasi peti kemas. Dalam menjaga kelancaran tersebut, koordinasi antara operator terminal, shipping line, perusahaan angkutan truk, pengelola depo, hingga pemilik barang menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan rantai logistik.
Sementara itu, di TPK Ambon, Pelindo berupaya mengantisipasi potensi bottleneck di sisi darat dengan memperkuat koordinasi bersama para pemangku kepentingan.
Koordinasi dan evaluasi dilakukan secara berkala bersama pemangku kepentingan maupun pengguna jasa untuk memastikan kelancaran arus barang dan logistik.
“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).
Menurut Yandi, salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas di TPK Ambon adalah peremajaan peralatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan yang andal dan siap beroperasi.
Pelindo juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan kapasitas lapangan penumpukan guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas.
Berbagai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan perlu berjalan seiring dengan penguatan jaringan logistik di luar terminal. Kapasitas dermaga dan peralatan bongkar muat memang menjadi bagian penting dalam mempercepat pelayanan kapal, tetapi kelancaran distribusi pada akhirnya juga bergantung pada kesiapan depo, gudang, jaringan jalan, angkutan barang, sistem informasi, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.
Dengan demikian, penguatan pelabuhan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas terminal. Keterhubungan seluruh simpul dari pelabuhan hingga tujuan akhir menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan arus peti kemas dapat diikuti dengan distribusi yang tetap lancar.
