telusur.co.id, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Ravindra Hartarto mengatakan, tata kelola pupuk bersubsidi harus terus dibenahi. Hal ini dilakukan agar alokasi pupuk bersubsidi dapat dengan tepat sampai kepada penerima.

Saat ini, kata Ravindra, Komisi IV sedang berfokus pada aspek pendataan untuk alokasi pupuk subsidi kepada petani.

"Saat ini yang lebih ditekankan adalah soal data, tentu kami juga mendorong ada subsidi khusus untuk para petani," kata Ravindra kepada Wartawan, Selasa (01/11/2022).

Ravindra menekankan data menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dibenahi oleh stakeholder terkait.

Hal tersebut untuk memastikan adanya kesinambungan untuk mendata petani yang rentan terhadap fluktuasi harga dan ini diharapkan tepat sasaran. 

Selain itu, BPS juga dalam waktu dekat akan membuat survei pertanian yang lebih komprehensif.

Menurutnya, data yang akan disajikan oleh BPS tersebut akan melibatkan lintas Kementerian untuk memastikan alokasi pasokan data pupuk dapat terdistribusi secara tepat.

"Jadi data ini harus terus diperbaharui dan diperbaiki supaya tidak terjadi disinformasi untuk perpaduan tersebut," kata dia.

Pada kesempatan ini, Ravindra  mengungkapkan, adanya kenaikan harga pupuk dalam beberapa waktu terakhir, tak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi global.

Misalnya, ujar Ravindra seperti Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, secara tidak langsung itu berdampak pada pasokan bahan baku pupuk.

"Karena gas yang merupakan komponen dasar pupuk kimia," tegas Ravindra.