telusur.co.id - Bendahara Kelompok DPD di MPR RI Fahira Idris mengatakan, selama ini tidak pernah keluar dari mulutnya bahwa DPD RI adalah lembaga yang lemah.

“Karena, pada kenyataannya kalau sudah yang masyarakat sampaikan kepada kami, kami perjuangkan. Kadang-kadang yang dikerjakan DPRD dikerjakan juga, yang dikerjakan kepala daerah kami kerjakan juga," kata Fahira dalam Dialog Kebangsaan dengan tema 'Penataan Kewenangan DPD RI' di Lobby Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/21).

Senator asal DKI Jakarta itu menegaskan, untuk menutupi kelemahan wewenang DPD RI, pihaknya terus berjuang untuk rakyat.

"Kita-kita ini kadang-kadang sudah mengusulkan suatu undang-undang atau misalnya perubahan, tapi pada saat kita berikan digubris pun tidak. Ini salah satu yang membuat kami lemah, tapi saya sendiri secara pribadi tidak mau mengatakan kelemahan itu secara nyata, kami berusaha memoles kelemahan kami dengan apapun yang bisa buat,” terangnya.

Sementara Anggota Kelompok DPD di MPR RI, Alirman Sori menjelaskan, DPD itu memang dilahirkan secara fisik stunting (kekurangan gizi) dan secara kewenangan itu sumir.

“Mungkin pilihan yang bijaknya lebih baik DPD ini diakuisisi saja dalam satu rumah dengan DPR. Nantinya bikin Fraksi aja, sehingga bisa memiliki hak dan kewenangan yang sama dan setara dengan DPR,” ujarnya. [Iis]