telusur.co.id - Persoalan belum dibayarnya utang pemerintah kepada peritel minyak goreng sebesar Rp344 miliar hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Bahkan, Asosiasi Peritel Indonesia (APRINDO) mengancam jika pemerintah tidak menyelesaikan masalah tersebut, maka pihaknya akan menghentikan supply Minyak Kita sebagai program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah untuk rakyat.
Menanggapi hal itu, analis kebijakan politik pangan Syaiful Bahari menjelaskan, apapun persoalannya pemerintah tetap harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.
"Jangan saling lempar tanggung jawab. Karena Minyak Kita itu program pemerintah dan itu arahan dari Presiden Jokowi untuk menjamin pasokan minyak goreng dengan satu harga 14.000 per kilogram," kata Syaiful dalam keterangannya, Jumat (5/5/23).
"Kalau sekarang baru terbuka di media program tersebut diutangi lebih dulu oleh para peritel dan belum terbayar, padahal yang menerima manfaatnya rakyat dan juga citra pemerintah, maka ini menunjukkan betapa amburadulnya penanganan krisis minyak goreng selama ini," sambungnya.
Menurut Syaiful, sangat aneh bila alasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak bisa bayar karena tidak masuk di APBN dan perlu fatwa Kejaksaan Agung sebagai payung hukum. Sebab, kenapa baru sekarang dan program sudah berjalan baru membicarakan payung hukum?
"Kenapa tidak dari awal dikaji sumber dananya dari mana? jaminan pembayarannya bagaimana? dan instrumen hukum apa yang dipakai, sehingga program tersebut tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Syaiful
Untuk itu, Syaiful mengingatkan, jika masalah ini berlarut-larut tidak selesai, pemerintah akan malu. Larena program minyak goreng murah untuk rakyat itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Masuk dalam domain kebijakan publik bukan hubungan bussiness to bussiness atau dibebankan ke pelaku usaha, apalagi sampai merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, kejadian ini akan menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemerintah kalau pemerintah memang dari awal tidak serius untuk menangani krisis minyak goreng nasional," tukasnya.[Fhr]
