telusur.co.id - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, bahwa Pengusaha ingin Pemilu 2024 diundur dapat menciptakan kegaduhan dan Polemik sangat merugikan Jokowi.

Samsul Hidayat Wasekjen DPP Golkar menanggapi pernyataan bahlil mengatakan seharusnya seorang menteri lebih memperhitungkan dampak pernyataan yang akan disampaikan kepada publik.

Pernyataan seorang Pejabat kepada publik adalah pernyataan resmi pemerintah, dengan demikian akan berdampak buruk kepada Jokowi sebagai Presiden. Ada tahapan mekanisme dalam penyampaian aspirasi pengusaha tersebut, tidak terkesan asal tembak dan tidak taat aturan juga mengabaikan etika.

Jokowi sejauh ini konsisten terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah jelas ketentuannya bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. 

"Janganlah tarik-tarik Pak Jokowi untuk diajak tidak konsisten terhadap UUD 45 & melanggar sumpah jabatannya, mari kita hantar Pak Jokowi kepada gerbang Demokrasi selanjutnya dengan tetap konsisten dan menjaga wibawanya," ujar Samsul dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Lebih jauh Samsul menegaskan selama tidak ada amandemen UUD 45 maka apapun  yang terjadi Pemilu tetap dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu pada 2024, Dan ketentuan tersebut harus dita'ati oleh seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali.

"Indonesia harus menjadi tauladan dalam mengawal demokrasi, karena sejauh ini sejak  merdeka 1945 hingga sekarang Indonesia konsisten dalam mengawal UUD 45, jangan cederai bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang tidak taat azas" tegas Samsul. [ham]