telusur.co.id - Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, mengingatkan bahwa investasi dan dunia usaha adalah kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, masih ada banyak hambatan yang menghalangi minat investor, baik domestik maupun asing. Hambatan-hambatan tersebut, menurut Bamsoet, meliputi korupsi yang terus meningkat, perubahan regulasi yang sering, tingginya biaya politik, serta masalah birokrasi yang rumit.
"Faktor-faktor penghambat ini harus segera diatasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret seperti stabilitas kebijakan, reformasi sistem hukum, dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting agar Indonesia lebih kompetitif di mata investor global," ujar Bamsoet saat Rapat Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia, di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga mengungkapkan bahwa tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan langsung di Indonesia, mulai dari Pilkades hingga Pilpres, berpotensi menambah beban bagi dunia usaha. Ia mencontohkan, maraknya pungutan liar oleh oknum organisasi massa (ormas) nakal yang memeras perusahaan, memaksa mereka untuk membayar biaya keamanan ilegal, yang pada akhirnya meningkatkan biaya operasional dan merugikan daya saing Indonesia.
"Praktik seperti ini menambah biaya yang tidak diinginkan oleh investor dan membuat mereka berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia. Ini jelas berdampak pada tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mengindikasikan betapa mahalnya biaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi," terang Bamsoet.
Selain itu, ia menekankan bahwa korupsi yang masih merajalela di berbagai level pemerintahan juga menjadi penghambat serius. Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023, menurut Transparency International. Praktik korupsi ini tidak hanya menambah biaya, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis.
Sistem hukum yang sering kali tidak memberikan kepastian juga menjadi faktor penghambat investasi. Bamsoet mengungkapkan bahwa proses hukum yang berbelit-belit, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta adanya "mafia hukum" memperburuk iklim investasi.
“Ketidakpastian hukum dan tingginya biaya siluman yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memastikan kepastian hukum jelas merugikan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” tambah Bamsoet.
Ia juga menyinggung masalah birokrasi yang rumit, yang sering kali menciptakan hambatan bagi investor yang ingin memulai usaha mereka dengan cepat. Selain itu, ancaman keamanan seperti konflik sosial, terorisme, dan kriminalitas di beberapa daerah juga menjadi faktor yang mengganggu iklim investasi.
"Reformasi administrasi dan peningkatan pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Indonesia harus menjadi negara yang ramah bagi investor agar bisa bersaing di pasar global," pungkas Bamsoet.
Dengan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan kondusif demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[]
