Telusur.co.id -Oleh : Deasy Arista Sari - (Masyarakat Adat Nusantara - MATRA)

Dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan jarang hadir sebagai fakta telanjang. Ia hampir selalu dibungkus simbol, dibaca sebagai tanda, dan dirasakan sebagai suasana batin. Karena itu, ketika sebuah peristiwa politik kontemporer memicu rasa “pernah terjadi”, yang bekerja sering kali bukan nalar historis, melainkan ingatan kultural.

Munculnya seorang wakil presiden yang sangat muda—dan untuk pertama kalinya berasal dari garis keturunan langsung seorang presiden—telah memunculkan lapisan ingatan semacam itu. Bukan semata-mata sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai gejala kebudayaan. Dalam banyak percakapan, baik yang serius maupun yang bersifat guyonan, muncul kembali bayang-bayang sejarah lama. Salah satu yang paling sering dipanggil adalah sosok Hayam Wuruk, raja muda Majapahit yang naik takhta pada usia belia.

Perbandingan ini tentu tidak presisi secara historis. Namun, sebagaimana diingatkan antropologi, kebudayaan tidak bekerja dengan presisi akademik. Ia bekerja dengan makna, simbol, dan rasa kewajaran.

Kekuasaan sebagai Simbol: Membaca Jawa bersama Clifford Geertz

Dalam kajiannya yang terkenal tentang negara Jawa, Clifford Geertz menyebut bahwa kekuasaan di Jawa tradisional tidak terutama berfungsi sebagai alat untuk mengatur, melainkan sebagai pusat simbolik. Raja adalah poros kosmos; tugas utamanya bukan mencipta perubahan, melainkan menjaga keseimbangan.

Dalam kerangka ini, raja muda bukanlah anomali. Ia justru mudah diterima karena dipahami sebagai wadah simbolik, sementara kerja administratif dijalankan oleh struktur di sekelilingnya. Dengan kata lain, yang penting bukan usia biologis, melainkan kelengkapan simbolik.

Jejak cara pandang ini tidak sepenuhnya hilang dalam masyarakat Indonesia modern. Ketika publik bereaksi terhadap figur muda dalam kekuasaan hari ini, reaksi itu sering kali bersifat simbolik: tentang pantas atau tidak pantas, tentang rasa adil atau ganjil, bukan semata tentang pasal atau prosedur.

Antropologi membantu kita memahami bahwa kegelisahan semacam ini bukan selalu resistensi terhadap perubahan, melainkan ketegangan antara simbol lama dan sistem baru.

Trah, Imajinasi Kekuasaan, dan “Komunitas Terbayang”

Di sinilah pemikiran Benedict Anderson menjadi relevan. Anderson menunjukkan bahwa bangsa modern dibangun sebagai imagined community—komunitas yang dibayangkan melalui narasi, simbol, dan rasa kebersamaan. Negara tidak hanya hidup dari hukum, tetapi dari cerita yang dipercaya bersama.

Dalam konteks Indonesia, cerita tentang trah, kesinambungan, dan figur sentral tetap memiliki daya resonansi. Meskipun republik secara formal menolak pewarisan kekuasaan, imajinasi kolektif tentang “keluarga pemimpin” masih bekerja di bawah sadar publik.

Ketika figur muda dari lingkar kekuasaan tampil ke depan, ia tidak hanya membawa identitas personal, tetapi juga narasi kesinambungan. Narasi ini bisa dibaca positif sebagai stabilitas atau negatif sebagai kemunduran. Keduanya bekerja dalam ranah simbolik, bukan semata rasional.

Di titik ini, bayang-bayang Hayam Wuruk muncul bukan karena Indonesia ingin kembali menjadi Majapahit, melainkan karena kebudayaan sedang mencari bahasa untuk memahami perubahan kekuasaan dalam republik.

Etika Kekuasaan dan Laku Jawa

Namun kebudayaan Jawa tidak berhenti pada simbol. Ia selalu menuntut laku. Dalam hal ini, pemikiran Franz Magnis-Suseno penting untuk diingat. Magnis-Suseno menekankan bahwa etika Jawa bukanlah etika status, melainkan etika perilaku. Kekuasaan tidak dinilai dari asal-usulnya, melainkan dari cara ia dijalankan.

Konsep-konsep seperti eling lan waspada, ora dumeh, dan ngayomi adalah ukuran moral yang bersifat praktis. Ia tidak bertanya “siapa kamu”, tetapi “apa yang kamu lakukan”.

Dari sudut pandang ini, kegelisahan publik terhadap kepemimpinan muda hari ini dapat dibaca sebagai tuntutan etis, bukan penolakan struktural. Masyarakat ingin melihat apakah kekuasaan akan dijalankan dengan kerendahan hati atau dengan rasa berhak; dengan kesadaran batas atau dengan kepercayaan diri yang berlebihan.

Republik dan Sisa-Sisa Imajinasi Kerajaan

Antropologi politik mengajarkan bahwa negara modern jarang sepenuhnya memutus masa lalunya. Selalu ada sisa-sisa simbolik yang ikut terbawa. Dalam konteks Jawa, sisa itu tampak dalam kecenderungan mempersonifikasikan negara: melihat kekuasaan melalui sosok, bukan melalui institusi.

Di sinilah letak ketegangan republik Indonesia hari ini. Secara formal, ia berdiri di atas prinsip kesetaraan warga. Namun secara kultural, ia masih bernegosiasi dengan warisan simbolik tentang pusat, figur, dan trah.

Ketegangan ini tidak harus diselesaikan dengan meniadakan salah satunya. Esai budaya justru mengajak kita untuk menyadari ketegangan itu, agar ia tidak bekerja secara diam-diam dan tak terkoreksi.

Waktu yang Berputar, Pilihan yang Tetap Ada

Konsep cakra manggilingan sering dibaca sebagai takdir. Namun dalam kebudayaan Jawa, putaran waktu selalu disertai ruang pilihan. Zaman boleh berulang dalam pola, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam kerangka ini, pertanyaan “apakah sejarah akan berulang” menjadi kurang relevan. Yang lebih penting adalah: apakah kita akan mengulang laku yang sama, atau belajar darinya?

Hayam Wuruk dikenang bukan semata karena ia naik takhta di usia muda, melainkan karena masa pemerintahannya diasosiasikan dengan keseimbangan dan keteraturan. Namun sejarah juga mengingat bahwa kejayaan simbolik tidak pernah kebal dari keretakan.

Esai sebagai Ruang Kesadaran

Esai budaya tidak bertugas memberi vonis. Ia hanya menyediakan ruang untuk melihat dengan lebih jernih. Dengan membaca politik kontemporer melalui kacamata Geertz, Anderson, dan Magnis-Suseno, kita diingatkan bahwa kekuasaan selalu bekerja di dua tingkat: struktural dan simbolik.

Republik Indonesia hari ini tidak sedang mengulang Majapahit. Tetapi ia sedang berdialog dengan ingatan kebudayaannya sendiri. Dialog itu bisa memperkaya demokrasi, jika disadari. Ia bisa menjadi jebakan, jika dibiarkan bekerja tanpa refleksi.

Dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan yang baik bukanlah yang paling gemilang, melainkan yang mampu menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan itu, di zaman apa pun, hanya bisa dijaga oleh laku yang sadar batas.

Zaman boleh berputar. Simbol boleh datang dan pergi. Tetapi tanggung jawab etis manusia tetap tinggal, sebagai penentu apakah gema sejarah akan menjadi pelajaran, atau sekadar bayangan yang berulang.