telusur.co.id - Informasi bohong atau hoax terkait vaksinasi mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Sampai saat ini setidaknya sudah ada 150 hoax terkait vaksinasi, dan 113 diantaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.

Bukan hanya proses penyelenggaraan, hoax soal vaksinasi juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoax.

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Donny Budi Utoyo mengatakan ada sejumlah langkah untuk antisipasi hoax. Di antaranya literasi digital, dan juga proses klarifikasi. 

"Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada prakteknya masih ada kasus, mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," ujar Donny dalam dialog 'Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan' yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3/21).

Sementara itu, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho memaparkan, problem hoax di Indonesia muncul karena berbagai faktor, termasuk literasi digital yang dinilainya kurang. Kemudian produsen hoax yang masih bebas berkeliaran membuat rasa percaya di masyarakat tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.

"Soal trust (kepercayaan) ini membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah. Sehingga dapat diketahui, bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," jelasnya.

Seperti diketahui, vaksinasi merupakan program prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

Maka dari itu, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi. Hal ini agar herd immunity dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kesehatan negara segera pulih, dan ekonomi segera bangkit. (Tp)