telusur.co.id - Pemerintah diminta mempelajari secara baik kasus merebaknya kembali Covid-19 di China. Hal ini penting, mengingat adanya informasi awal dari presiden bahwa akhir Desember atau awal Januari PPKM di Indonesia akan diakhiri. Sisi lain, masyarakat menerima kabar bahwa di China, Covid-19 mulai merebak lagi.
"Dulu, Indonesia kan juga bebas Covid-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (26/12/22).
"Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih 2 tahun, jangan terulang lagi,"sambungnya.
Berkenaan dengan rencana pemerintah untuk mencabut PPKM, Saleh menilai, itu sangat bisa dimengerti. Selain, secara umum di dunia internasional bahwa kasus ini telah mereda, hal ini juga penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, lanjut dia, adalah fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pasca pandemi. Indonesia perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik.
"Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ucapnya
Dalam konteks itu, Ketua Fraksi PAN DPR ini meminta pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster sudah mencapai target minimal. Sebab, masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.
Dengan booster, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan.
Kedua, pemerintah diminta untuk tetap mensosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan. Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit.
Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. "Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," tukas mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.[Fhr]
