telusur.co.id - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) meyakini, kenaikan harga BBM bersubsidi, merupakan langkah terakhir Pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan ketahanan fiskal. Sebab, subsidi mengalami pembengkakan akibat harga minyak dan LPG yang banyak di impor, ditambah dengan pelemahan kurs rupiah.
"Tapi Pemerintah perlu memastikan agar kenaikan harga BBM tidak menyebabkan angka inflasi yang tinggi dan bertambahnya angka kemiskinan," kata Plt Ketum BPP HIPMI Eka Sastra, dalam keterangannya, Sabtu (3/9/22).
Untuk itu, HIPMI mendorong agar program jaring pengaman sosial lebih dimatangkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kemandirian energi melalui penggunaan energi non fosil perlu kita percepat.
Menurut Eka, salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah, barang yang disubsidi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.
Eka menilai, subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran besar.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan subsidi BBM mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih dibutuhkan oleh orang miskin. Misalnya, subsidi pendidikan dan kesehatan.
"Subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil," kata Eka.
Namun, tegas Eka, demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Kebijakan yang sudah dilakukan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi awal yang sangat baik, karena perlu dilaksanakan konsisten.
Berikut ini adalah saran dan masukan HIPMI terkait upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi, dan peningkatan ketahanan energi, yaitu:
• Mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres Nomor 191 tahun 2014. Harga biodiesel ditentukan oleh pasar yang efisien.
• Ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangi dengan:
• Dana tabungan (semacam dana stabilisasi)
• On/off PPN atau pungutan khusus.
• Harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang,
• sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya (koefisien berdasarkan data up to date); dan
• memperkecil peluang manipulasi dan pemburuan rente.
• Jika subsidi, karena terpaksa, masih harus diberikan, subsidi BBM seyogianya dapat mendorong rakyat melakukan perubahan pola konsumsi BBM dan restrukturisasi industri perminyakan.
• Setiap pengeluaran pemerintah untuk menutup perbedaan harga jual dengan harga pokok produksi dimasukkan sebagai pengeluaran subsidi.
• Kepastian hukum: tegakkan aturan yang ada atau ubah aturannya
• Menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel.
• Mendorong percepatan pelaksanaan penggunaan sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan (panas bumi, sinar matahari, air dan angin) dengan memperhatikan perkembangan penggunaan kendaraan listrik.[Fhr]
