telusur.co.id - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin menilai, mega skandal korupsi Jiwasraya dan beberapa kasus lain seperti Asabri dan Taspen, bukan hanya persoalan nominal yang spektakuler, yakni triliunan rupiah melebihi kasus-kasus sebelumnya. Tapi lebih daripada itu, kasus ini merupakan buah dari sistem tata kelola dan juga politik dalam kehidupan bangsa yang menyimpang.

"Maka kami berharap, kasus mega skandal korupsi uang rakyat ini tidak kemudian hilang, dan apalagi di-peties-kan, terutama terakhir ini tertutupi atau ditutupi dengan informsi wabah corona," kata Din dalam Sarasehan DN-PIM bertajuk 'Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat' di Sekretariat DN-PIM, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/20).

Din mengungkapkan, karena ini merupakan mega skandal baik pada jumlah maupun substansinya, menyangkut tata kelola dan menyangkut 'pengkhianatan' terhadap uang rakyat, maka DN-PIM akan  terus mengangkatnya, dan akan memperjuangkannya. 

"Mendesak untuk dibuka atau dibongkar sampai akar-akarnya dengan terbuka, khususnya oleh DPR," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu.

Menurut Din, DPR tidak cukup membuat Panitia kerja (Panja) lintas komisi, tapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya Panitia khusus (Pansus). 

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga meminta kepada pers untuk membantu menyiarkan ini. Karena menurutnya, ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Apalagi melibatkan rakyat dan segala dampaknya.

"Kami berkomitmen, mengenai kejahatan, apalagi yang bersifat extra odinary crime againts the people againts the state. Yang dalam bahasa agama merupakan  kemungkaran yang terorganiasi. Kita harus kejar sampai ke ujung dunia," tuturnya.

"Kepada siapapun, terutama pemerintah, saya berharap jangan sekali-kali menutupinya. Karena ini sebuah kejahatan yang harus kita buka," pungkasnya. [Tp]