telusur.co.id - Dini Rahmania, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII, meminta pemerintah untuk mengantisipasi potensi gangguan penerbangan haji dan umrah menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Perkembangan situasi ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan perlindungan jamaah umrah dan calon jamaah haji Indonesia,” kata Dini di Jakarta, Kamis.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu menekankan bahwa negara harus hadir untuk memastikan jamaah haji dan umrah dari Indonesia, baik yang sedang maupun akan melaksanakan ibadah di Arab Saudi, berada dalam kondisi aman dan memperoleh informasi yang jelas, akurat, serta transparan.

Terkait pemberangkatan jamaah haji Indonesia yang dijadwalkan mulai 22 April mendatang, Dini meminta agar kesiapan Kantor Urusan Haji dan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi dioptimalkan. Dengan demikian, jamaah bisa mendapatkan pendampingan dan respons cepat saat situasi darurat.

Selain itu, Dini mengingatkan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak-hak jamaah.

“Persiapan haji tahun ini harus tetap berjalan optimal dengan tetap adaptif terhadap perkembangan global. Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadahnya dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah untuk menyikapi dinamika kondisi keamanan di Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah dan menghasilkan 10 komitmen strategis. [ham]