telusur.co.id -Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I terus mendorong penguatan kesadaran pajak di kalangan pelajar. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi sekaligus penandatanganan Program Inklusi Kesadaran Pajak tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Ruang Penyuluhan Lantai 8 Kanwil DJP Jawa Timur I ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo dan perwakilan kepala sekolah SMA negeri di Surabaya.
Program ini bertujuan menanamkan pemahaman perpajakan sejak dini melalui integrasi materi pajak ke dalam sistem pembelajaran. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak hanya memahami konsep pajak, tetapi juga menyadari perannya dalam pembangunan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama antara DJP, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesadaran pajak di sekolah.
Sejumlah materi turut disampaikan kepada peserta, mulai dari pengenalan dasar perpajakan, jenis dan objek pajak, hingga hak dan kewajiban wajib pajak. Selain itu, dibahas pula strategi penerapan inklusi kesadaran pajak dalam proses belajar mengajar.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I, Lusi Yuliani, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kesadaran pajak generasi muda.
“Melalui sinergi ini, kami berharap nilai-nilai kesadaran pajak dapat tertanam sejak bangku sekolah, sehingga generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan,” ujarnya.
Program Inklusi Kesadaran Pajak sendiri telah dijalankan Direktorat Jenderal Pajak sejak 2013 dan terus diperluas hingga jenjang pendidikan menengah. Program ini dirancang untuk membangun karakter pelajar yang sadar dan patuh pajak secara berkelanjutan.
Ke depan, Kanwil DJP Jawa Timur I berkomitmen memperkuat implementasi program melalui edukasi, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini diharapkan mampu mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.
