telusur.co.id -SURABAYA - Usul pemberian dana besar pada partai politik (parpol) dengan dana APBN menjadi pro kontra di masyarakat. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan usul tersebut dalam webinar yang diunggah di kanal Youtube KPK. Terkait usulan ini, Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Ali Shahab SIP, MSi. memberikan komentarnya.
 
Menurut Ali, pemberian dana kepada parpol bukan sesuatu yang baru, melainkan konsep lama. Namun, ia sendiri menilai konsep pendanaan ini tidak efektif jika bertujuan mencegah korupsi di tubuh parpol. “Artinya, sampai berapa besar anggaran itu bisa menjamin orang partai tidak korupsi?” ungkap Ali.
 
Parpol Butuh Komitmen
Lebih daripada pendanaan, Ali memaparkan bahwa menjadi pejabat negara sejatinya merupakan bentuk pengabdian. Pun dengan menjadi kader parpol. Maka dari itu, apa yang juga penting adalah komitmen dari parpol untuk tidak melakukan korupsi, dengan atau tanpa dana besar.
 
“Saya kira kurang efektif, berapa pun dana yang diberikan ke parpol kalau tidak ada komitmen ya sama saja. Memang menjadi pejabat negara sebagai bentuk pengabdian,” kata Ali. Jadi, dapat dikatakan bahwa mekanisme apa pun untuk mendanai parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat.
 
Khususnya di tengah kondisi APBN yang sedang sulit, rencana semacam ini menurutnya perlu menjadi pertimbangan. Negara harus melakukan pengeluaran secara terencana dan terukur. “Jangan rakyat saja yang disuruh efisiensi, tapi elite pemerintah tidak melakukan hal yang sama,” tandasnya.
 
Kontrol Masyarakat
Di sisi lain, Ali mengatakan jika hukuman berat seperti perampasan aset dan hukuman sosial lebih efektif untuk mencegah korupsi. Alih-alih memberikan dana besar kepada parpol. Tetapi, dalam hal ini, perlu adanya kontribusi dari masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada elite politik.
 
Masyarakat yang cerdas dan kritis diperlukan untuk mencegah kasus korupsi, baik oleh politisi maupun non politisi. Salah satunya dengan tidak memilih kembali politisi yang terbukti pernah korupsi. “Saya yakin ketika komitmen anti korupsi di masyarakat kuat, maka otomatis akan menjadi kontrol kepada politisi,” pungkas Ali. (ari)