telusur.co.id - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini prihatin dengan kekisruhan yang terjadi di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait posisi perebutan kursi wakil ketua MPR dari unsur DPD. 

Menurut Titi, konflik yang terjadi akan membuat tingkat kepercayaan publik kepada DPD akan semakin anjlok dan bisa menurunkan citra lembaga yang dianggap kurang berperan bagi rakyat ini. 

"Kisruh intenal bisa makin menurunkan kredibilitas lembaga ini di mata pemilih," ungkap Titi dalam seperti dikutip dalam akun media sosialnya, Sabtu.

Dibeberkan Titi, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap DPD terus menurun tajam. Bahkan, pada pemilu lalu, ada puluhan rakyat yang enggan memilih DPD. "Tingkat suara tidak sah pada Pemilu DPD 2019 adalah sebesar 29 juta lebih atau setara 19 persenan," bebernya.

Jika konflik ini diteruskan, Titi memprediksi jika dampaknya akan semakin besar bagi keberlangsungan DPD kedepan. Jangan sampai pemilih makin tidak mengenal lembaga ini dan berlanjut mengabaikannya di pemilu.

Sebelumnya Fadel Muhammad menolak atas mosi tidak percaya tersebut. Fadel merasa dirinya tidak berbuat hal-hal yang melanggar.
 
"Untuk itu saya akan melakukan upaya hukum atas keputusan tersebut. Upaya hukum secara internal dengan melapor ke BK. Upaya dari luar, saya akan membuat somasi terhadap Ketua, pimpinan dan para anggota DPD RI yang menandatangani. Saya menganggap langkah itu tidak sesuai tata tertib dan tidak ada dalam aturan di DPD, untuk itu saya akan menuntut somasi sebesar 100 milyar yang ditanggung oleh DPD RI," papar dia.

Langkah selanjutnya, Fadel dan tim hukum juga akan melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. "Ketiga karena sudah ditetapkan dan diketok palu dalam Sidang Paripurna oleh Ketua DPD RI, maka kami akan ajukan hal ini ke PTUN. Yang terakhir kami akan mengajukan perdata dengan penetapan ganti rugi," tuturnya. [ham]