telusur.co.id - Suasana penegakan hukum kembali diuji setelah terungkapnya pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Kasus yang menyasar anggota KontraS ini tak hanya mengguncang publik, tetapi juga memunculkan kekhawatiran serius tentang keamanan para pembela hak asasi manusia di Indonesia.

Sorotan tajam datang dari anggota DPR RI, Mafirion. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pengungkapan pelaku lapangan semata. Menurutnya, keadilan tidak akan tercapai tanpa membongkar siapa sosok di balik layar yang diduga menjadi otak dari aksi kekerasan tersebut.

Desakan ini menguat setelah Komandan Pusat Polisi Militer TNI mengungkap bahwa empat pelaku merupakan oknum dari BAIS TNI. Fakta tersebut menjadi titik krusial yang memperbesar tekanan publik terhadap transparansi proses hukum.

Mafirion mengapresiasi langkah TNI yang membuka keterlibatan anggotanya. Namun, ia menilai langkah tersebut baru permulaan. “Pengungkapan pelaku harus dilanjutkan dengan penelusuran aktor intelektual dan motif di balik serangan ini. Tanpa itu, penegakan hukum hanya menyentuh permukaan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia melihat keterlibatan oknum intelijen negara sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Dalam pandangannya, serangan terhadap aktivis HAM bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan berpotensi menjadi bagian dari pola intimidasi yang lebih luas dan terstruktur.

“Ini bukan hanya soal satu korban. Ini soal pesan yang ingin disampaikan kepada para aktivis—apakah mereka sedang dibungkam?” ujarnya.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Aktivis HAM selama ini berada di garis depan dalam mengungkap berbagai pelanggaran, termasuk yang melibatkan institusi negara. Jika mereka menjadi target kekerasan, maka ruang kebebasan sipil berisiko menyempit.

Mafirion pun mengingatkan, kegagalan mengungkap dalang di balik kasus ini dapat memperdalam krisis kepercayaan publik. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui siapa yang memerintah, membiayai, dan diuntungkan dari aksi tersebut.

“Negara harus menunjukkan keberanian. Jika tidak, publik akan bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan?” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya hukuman maksimal bagi para pelaku, sebagai bentuk efek jera sekaligus pesan tegas bahwa negara tidak mentolerir kekerasan terhadap warga, terlebih terhadap pembela HAM.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan berhenti pada pelaku lapangan, atau justru membuka tabir lebih besar tentang jaringan dan motif di baliknya—menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi demokrasi. [ham]