telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menilai, permintaan China agar pemerintah Indonesia dapat membiayai pembengkakan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sangat tidak tepat. 

Sebaiknya cost overrun atau pembekakan biaya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah RI dan pihak China sesuai proporsinya.

"Sebaiknya terkait cost overrun (pembekakan biaya) menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai proporsinya," kata Herman kepada wartawan, Selasa (2/8/22).

Menurut Herman, ini juga termasuk keseluruhan kebutuhan anggaranya dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang harus segera diaudit.

"Agar transparan dan akuntabel, serta dapat diurai akar masalah terjadi pembengkakan anggaran,” tegas politikus Demokrat ini. 

Lebih lanjut, Herman tidak menyetujui rencana Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang ingin meminjam 75 persen dari China untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Buat apa pinjaman kalau menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia," tandas Herman

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan, China Development Bank (CDB) yang berkomitmen mendanai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta pemerintah Indonesia menutup pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat.

Terkait permintaan dari China, Kementerian Keuangan akan membahas bagian kewajiban Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan proyek, bukan cost overrun.

"Ada permintaan agar cost overrun ini juga dicover oleh pemerintahan Indonesia," kata Wahyu dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/22) yang lalu.

Diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya diestimasi hanya memakan biaya US$ 5,5 miliar, kemudian membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar. Saat itu ditargetkan pembangunannya bisa selesai 2019.

Terbaru, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan ada pembengkakan biaya lagi mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar. Hasil audit BPKP pembengkakan berada di angka US$ 1,176 miliar.

Jika sudah selesai nanti, kereta cepat Jakarta-Bandung akan membentang sepanjang 142,3 kilometer (km) dengan menghubungkan 4 stasiun yakni Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur, Karawang, Walini dan Tegalluar. Jika menempuh perjalanan langsung diperkirakan hanya butuh waktu 36 menit.[Fhr]