telusur.co.id - Ketua Umum DPN HKTI, Fadli Zon mengatakan wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang terjadi di berbagai daerah Indonesia harus mendapatkan atensi penuh dari pemerintah. Karena itu, Fadli memberikan beberapa catatan kepada pemerintah terkait penanganan wabah PMK ini.

Yang pertama, HKTI menyarankan dilakukannya ‘maximum security’ dengan menerapkan country based impor daging sapi, sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2009 yang diperbarui dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

"Ini penting, untuk memudahkan identifikasi virus PMK yang masuk. Terbukti, tanpa country based, kita hingga saat ini belum juga dapat memastikan dari mana asal virus PMK yang masuk ke Indonesia," ujar Fadli, Jumat.

Kedua, HKTI menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan ‘traceability’ dan ‘supply chain’ terhadap seluruh produk daging dan pangan secara umum. Kebijakan ini penting dilakukan sebagai bagian dari manajemen data dan risiko pangan. 

Ketiga, selain menggalakan vaksinasi, HKTI juga menyarankan dilakukannya ‘stamping out’ ternak yang sudah terinfeksi parah virus PMK. Tentunya ternak-ternak yang telah terinfeksi ini dibeli terlebih dulu oleh pemerintah sesuai harga pasar, agar peternak tidak merugi.  

Dan keempat, yang tak kalah pentingnya, dalam jangka panjang HKTI menyarankan agar pemerintah mendirikan pusat-pusat kesehatan hewan (Puskeswan) di tiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang jadi basis peternakan. 

"Puskeswan akan jadi ujung tombak dalam mengobati, mencegah, serta mendeteksi secara dini penyakit-penyakit dan virus-virus yang menulari hewan ternak," tandasnya. [ham]