telusur.co.id - Iran menyatakan tidak akan membiarkan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya mengekspor “setetes pun minyak” dari kawasan Timur Tengah selama konflik masih berlangsung. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Ali Mohammad Naini, pada Selasa.
Dalam keterangannya yang dikutip kantor berita Tasnim News Agency, Naini menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas serangan yang disebutnya sebagai agresi terhadap Iran dan infrastruktur sipilnya.
“Di tengah agresi yang terus berlangsung dari Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap rakyat Iran serta infrastruktur sipil kami, angkatan bersenjata Iran tidak akan membiarkan setetes pun minyak diekspor dari kawasan ini kepada pihak yang bermusuhan dan mitra mereka hingga pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Naini.
Ia juga menyatakan bahwa upaya pihak lawan untuk menekan serta mengendalikan harga minyak dan gas global tidak akan bertahan lama. Menurutnya, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan berhasil.
Naini menambahkan bahwa Teheran saat ini mengklaim memegang kendali atas perkembangan konflik yang sedang berlangsung dan akan menentukan sendiri kapan konflik tersebut berakhir.
Selain itu, ia menepis pernyataan sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat yang menyebut kemampuan Iran dalam meluncurkan rudal telah melemah. Sebaliknya, Naini menegaskan bahwa Iran justru akan meningkatkan kekuatan serangan rudalnya.
Menurutnya, mulai sekarang Iran akan meluncurkan rudal dengan daya hancur lebih besar, termasuk hulu ledak dengan bobot sedikitnya satu ton.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas serta menimbulkan korban sipil.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan ke wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pada awalnya, Washington dan Tel Aviv menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menghadapi ancaman yang dinilai berasal dari program nuklir Iran. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedua negara juga menyampaikan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran.
Dalam konflik tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan tewas pada hari pertama operasi militer. Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Perkembangan konflik itu juga memicu reaksi dari sejumlah negara lain. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel serta mendesak agar segera dilakukan deeskalasi dan penghentian permusuhan. [ham]
