Telusur.co.id - Mantan juru bicara presiden Abdurahman Wahid, Adhie Mashardi berharap Kepolisian Republik Indonesia menjunjung tinggi netralitas di pemilu 2019.

Menurut dia, kepolisian sebagai aparat penegak hukum  harus menjaga suasana pemilu agar tetap berjalan sesuai harapan semua pihak.

“Bukan hanya netralitas yang kita harapkan, tapi independensi,” kata Adhie dalam diskusi netralitas TNI-Polri di Jl Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Kepolisian kata Adhie, di jaman presiden Gusdur telah dipisahkan dati TNI sebab, Polri sebagai penaga keamanan nasional.

“Dulu di masa Gus Dur, kita yang memisahkan secara resmi, memisahkan TNI dan Polri. Kemudian terjadilah gonjang-ganjing politik. Inilah awal polisi masuk ke pusaran politik. Ketika Polri dipimpin Jenderal Suroyo Bimantoro, dia masuk ke politik dan berkomplot dengan mereka yang ingin menggulingkan Gus Dur dan mempresidenkan Megawati,” ujarnya.

Terkait adanya pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz pernah mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan pasangan calon 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin di Pilpres, meskipun pernyataan itu telah dicabut kembali, kata Adhie,  pihak kepolisian harus melakukan pemanggilan dan mendalami.

Hal itu, agar tidak terjadi polemik di pemilu 2019 yang semua orang menginginkan pemilu jujur dan adil

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito kamis menghimbau Kapolri, Tito Karnavian membuat pernyataan sikap soal netralitas Polri pada Pemilu 2019. Menurut dia, hal ini penting demi memperbaiki citra Polri.

“Saya kira masuk akal kalau besok atau lusa kita segera melihat misalnya ada tindakan khas, berkelas, dari Kapolri untuk menyatakan bahwa, ‘Kami polisi netral. Saya pastikan kami netral, saya pastikan bahwa tidak ada satu pun yang tidak mematuhi telegram saya’,” sebut dia.[far]