telusur.co.id - Janji Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, memperbaiki tata kelola industri minyak goreng (migor), belum satu pun terealisasi hingga kini.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyindir, tak heran bila publik menilai Luhut sepertinya juga takut dengan mafia migor.
"Jadi jangan heran kalau publik menilai Luhut 'masuk angin' atau takut dengan mafia migor, atau paling tidak cuma bikin PHP masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (30/6/22).
Mulyanto mengatakan, saat mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo terkait penataan migor, Luhut tampak dengan bangga berjanji membereskan industri migor ini dengan cepat.
Dia berjanji akan segera mengaudit harga pokok produksi (HPP) migor, sehingga diketahui dengan akurat apakah terjadi mark-up keuntungan atau tidak pada industri ini.
Luhut juga berjanji mengaudit hak guna usaha (HGU) lahan sawit industri migor, termasuk mengaudit perpajakannnya. Bahkan, Luhut juga berencana memindahkan kantor perusahaan migor yang ada di luar negeri ke Indonesia.
"Namun nyatanya, sampai hari ini belum terlihat dari janji-janji itu ada yang ditepati," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, hal-hal yang dijanjikan Luhut itu semua merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis. Masyarakat menunggu dengan harap hasil audit tersebut.
Karena, dari persoalan itu masyarakat bisa mengetahui akar masalah sengkarut migor. Termasuk menjawab pertanyaan, kenapa produsen enggan memproduksi migor curah, padahal stok CPO dalam negeri berlimpah.
Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah.
Yang muncul justru kejanggalan. Di satu sisi stok CPO dalam negeri berlimpah, bahkan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp 500 per kilogram. Di sisi lain, tutur Mulyanto, kelangkaan migor curah masih terjadi dan harga migor curah masih jauh di atas HET.
“Berarti ada yang salah di tingkat produsen migor curah,” ungkap Anggota Baleg DPR RI ini.
“Padahal, logika sederhananya, CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET,” sambungnya.
Sekarang ini, lanjut Mulyanto, CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah.
“Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih jauh di atas HET. Pemerintah harus mengurai soal ini. Janji Luhut akan membereskannya. Namun mana?” tukas Mulyanto.[Fhr]
