telusur.co.id, Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada hari Sabtu, 3 September 2022 lalu. Jenis BBM yang naik adalah pertalite, solar dan pertamax.

Dengan kenaikan ini, maka harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. 

Selanjutnya, pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.

Mahasiswa, buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya di sejumlah daerah pun langsung bereaksi dengan menggelar aksi unjuk rasa, seperti di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan daerah lainnya. Mereka menolak kenaikan harga BBM subsidi karena akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat.

Kendati beban subsidi energi termasuk BBM di dalamnya memang menjadi komponen yang memberatkan APBN. Namun, kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, pemerintah semestinya bisa mencari alternatif lain yang bisa menyelamatkan semuanya. Terutama menyelamatkan nasib rakyat kecil menengah kebawah.

Sebab, kata Nasim, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini, rakyat kecil menengah kebawah akan semakin susah dan daya beli masyarakat semakin terganggu.

Selain itu, adanya kenaikan ini juga memicu lonjakan inflasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Nasim pun mengusulkan dua cara untuk menahan kenaikan BBM. Pertama, kata Nasim yakni pemerintah harus melakukan pembatasan disertai pengawasan yang ketat. Kedua, impor minyak murah ke rusia.

Agar bisa menerapkan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Nasim meminta pemerintah melalui pertamina agar bisa menerapkan sistem untuk setiap pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dengan baik dan benar.

Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen yang berhak menikmati BBM subsidi Pertalite dan Solar.

Oleh karena itu, sebelum menerapkannya, tegas Nasim, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penunjang diseluruh daerah di Indonesia. Karena kendala digitalisasi di daerah-daerah banyak yang belum mendapatkan sinyal.

"Seharusnya pemerintah siapin dulu infrastruktur untuk BBM melalui Mypertamina yang layak dan benar serta menyeluruh, agar subsidi tepat sasaran dinikmati yang layak bagi rakyat, bukan menjadi beban negara karena tidak tepat sasaran," kata Nasim Khan, di Senayan, Jakarta, Selasa (06/09/2022).

Nasim menegaskan, Apabila pembelian subsidi BBM itu dikontrol dengan baik, maka akan tepat sasaran.

"Jadi subsidi apapun bisa tepat sasaran terkontrol terkendali dirasakan sesuai komponennya," kata Wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini.

"Siapa yang berhak mendapatkan subsidi dan siapa yang tidak berhak mendapat subsidi dengan segala sesuatu infrastrukturnya harus kita persiapkan, sehingga subsidi itu benar dan apa yang digunakan dan APBN kita kepada subsidi ini bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat yang benar-benar membutuhkan," tambah Nasim.

Untuk alternatif kedua, kata Nasim, pemerintah bisa segera mengimpor minyak mentah murah dari Rusia. Menyusul, tawaran harga minyak mentah dari Rusia lebih murah 30 persen dibandingkan harga pasar.

Sebagai negara yang bebas atau non blok, kata Nasim, Indonesia tentunya berhak memilih yang terbaik demi kepentingan dan kebutuhan bangsa dan kemaslahatan rakyat Indonesia.

"Kalau kita harus mengimpor barang yang kualitasnya lebih baik, lebih murah, kenapa tidak," kata Nasim.

Jika pemerintah mengambil dua atau salah satu usulan tersebut, maka akan ada harapan harga BBM subsidi tersebut, tak perlu dinaikkan seperti saat ini.

Oleh sebab itu, Dia meminta pemerintah agar memikirkan kembali serta berkordinasi dengan semua pihak, serta menyiapkan sistem management sinergi penguatan infrastruktur untuk memaksimalkan subsidi agar diterima yang sesuai.

"Harus diperhatikan semua aspek dan layak, dari pada harus menaikkan harga yang akan dirasakan masyarakat semua, apalagi masih dalam kondisi pemulihan ekonomi disemua sektor," tegas dia.