telusur.co.id - Meski faksi-faksi Perlawanan Palestina di Gaza telah mengeluarkan ancaman keras soal segala bentuk provokasi Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Domestik Israel di Kabinet Benyamin Netanyahu ini memasuki pelataran Masjid Aqsa pada hari Selasa (3/1/23) lalu. Kedatangan Ben-Gvir ini disertai sejumlah pemukim Zionis dan di bawah pengawalan keamanan ketat.

Dilansir Farsnews, Kamis (5/1/23), Hamas dalam statemennya menyebut tindakan Ben-Gvir ini sebagai tindak kriminal. Faksi Perlawanan Palestina ini menegaskan, perangnya dengan Rezim Zionis dan Kabinet radikalnya akan terus berlanjut hingga penjajah dilenyapkan dan negeri Palestina dibebaskan.

Menanggapi aksi Ben-Gvir ini, para ulama Yaman dalam statemen mereka menyatakan, semua kejahatan Israel, baik itu pembunuhan, penodaan Masjid Aqsa, dan selainnya, menunjukkan kekeliruan tren normalisasi dengan Tel Aviv, serta merupakan aib di dahi para pelaku normalisasi.

Jubir Kemenlu Iran, Naser Kanani mengatakan, Keseluruhan Quds (yERUSALEM) adalah ibu kota abadi negara Palestina. 

"Segala bentuk penodaan tempat-tempat suci Palestina, termasuk Masjid Aqsa, adalah perwujudan pelanggaran hukum internasional dan penghinaan terhadap hal-hal yang disucikan Umat Islam di dunia, yang akan memicu reaksi bangsa-bangsa Muslim,” tegas Kanani.

Sementara itu, Ketua Parlemen Yordania, Ahmad al-Shafadi dalam rapat hari Rabu (4/1/23) kemarin mendesak agar parlemen-parlemen Arab dan internasional segera bertindak guna menghadapi agresi-agresi Rezim Zionis.

“Rezim Penjajah tidak memiliki kedaulatan sama sekali atas tempat-tempat suci kaum Muslim dan Kristen di Quds. Kami akan tetap mendukung front kebenaran dan keteguhan serta menyokong Raja Yordania Abdullah II, yang merupakan pengayom tempat-tempat suci Islam (di Quds). Kami tidak menerima kompromi apa pun yang merugikan Quds. Muslimin dan Kristen memiliki hak abadi dan historis di kota ini,” tandas al-Shafadi.

Menurut laporan el-Nashra, dalam rapat itu sejumlah anggota Parlemen Yordania mendesak agar Dubes Israel diusir dari negara itu. Mereka juga menuntut pembatalan kesepakatan perdamaian Amman dengan Tel Aviv dan mengadukan Rezim Zionis ke Mahkamah Pidana Internasional. [Tp]