telusur.co.id - Pengamat anggaran dan kebijakan publik, Uchok Sky Khadafi mengusulkan, pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji melibatkan kementerian dan lembaga lain, selain Kementerian Agama (Kemenag). Alasannya, Kemenag seperti kewalahan jika bekerja sendiri. 

"Kedodoran itu Kemenag. Buktinya mereka tak berdaya ketika biaya penyewaan fasilitas masyair atau layanan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) dinaikan sepihak oleh otoritas Arab Saudi. Bayangkan kita mesti rogoh kocek Rp1,4 Triliun untuk bayar sewa fasilitas. Harus libatkan kementerian lainnya," kata Uchok, kepada wartawan, Minggu (17/7/22).

Menurutnya, kebijakan sepihak tersebut terjadi karena otoritas Saudi menganggap Indonesia tidak begitu punya posisi tawar kuat.

"Meski jadi penyumbang jamaah haji terbanyak di dunia tapi Arab Saudi memandang sebelah mata kita. Ini mesti jadi perhatian serius pemerintah kita," tegasnya.

Karena itu, keterlibatan kementerian lainnya dalam pengelolaan ibadah haji, tujuannya agar bisa memetakan simpul-simpul mana yang harus mereka tangani.

"Misal, Kementan bisa handle soal beras, Kemendag soal ekspor rempah-rempah dan lainnya. Masa jamaah kita makan beras negara lain. Ini peluang sebenarnya bagi negara kita agar menambah devisa," ujarnya.

Uchok juga menilai, naiknya biaya Armuzna secara mendadak lantaran lemahnya diplomasi pihak Kemenag dan Kedubes RI.

"Lemah mereka gak bisa negosiasi secara kuat. Sebaiknya Kemenlu ajak untuk ikut terlibat kelola ibadah haji. Jangan terus terusan kita di dikte Arab Saudi yang sebenarnya kita negara lebih kaya dari mereka," tutupnya.[Fhr]