telusur.co.id - Pemanggilan aparat kepolisian terhadap terhadap Ketua Sinode Papua, Socratez Sofyan Yoman, dinilai salah kaprah. Sebab, Sofyan diperiksa terkait sebuah artikel yang ditulisnya.

Begitu disampaikan oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dalam akun twitternya, Sabtu (2/5/20).

"Dipanggil karena tulis opini/artikel. Mana ada pasal KUHP opini diadili? apalagi dalam opini ada kata 'dugaan'," kicau Pigai yang juga menautkan pemberitaan media asal Selandia Baru, RNZ, denga judul "West Papuan church leader invited by police to clarify article".

Artikel yang ditulis Sofyan mengulas soal penembakan yang terjadi di kantor Freeport, Kabupaten Mimika Papua, yang mengakibatkan seorang warga Selandia Baru Graeme Wall wafat. Penembakan itu juga melukai beberapa karyawan lainnya. Artikel Sofan terbit di majalah Wekonews.

Sebuah faksi Tentara Pembebasan Papua Barat mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut sebagai bagian dari kampanye gerilyawan pro-kemerdekaan. Namun, dalam artikel yang Sofyan menengarai militer Indonesia merekayasa serangan itu untuk membantu agenda keamanannya di daerah tersebut. Dia juga menduga polisi dan militer berusaha untuk mendiskreditkan gerakan kemerdekaan Papua.

Pigai menekankan Sofyan tidak bisa diproses hukum karena artikel yang ditulisnya. Apalagi dalam artikel yang ditulisnya Sofyan menggunakan kata dugaan. Pigai pun menyayangkan sekaligus menyebut apa yang dialami Sofyan sebagai bentuk kriminalisasi.

"Polisi mesti profesional. Rakyat harus lawan kriminalisasi," tukas Pigai.[Fhr]