telusur.co.id - Pemerintah diminta sikapi dengan serius aksi kekerasan yang masih terus dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pangkalnya, korban dari pihak militer maupun sipil terus berjatuhan.
"Kami fraksi PKS DPR RI turut berduka cita atas meninggalnya rakyat akibat penembakan brutal KKTB Papua Merdeka. Kami mengecam tindakan KKTB Papua Merdeka dan meminta tindakan ini harus segera dihentikan karena masyarakat sipil yang tidak bersalah," kata anggota Komisi I DPR Sukamta, kepada wartawan, Selasa (19/7/22).
Terbaru, KKB kembali menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua pada Sabtu (16/7/22) lalu, membuat 10 orang di antaranya tewas.
Sukamta meminta TNI-Polri segera memberantas KKB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Tak lupa, Sukamta memberikan masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan KKB.
Pertama, TNI-POLRI perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKTB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek fital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI-Polri memburu KKB sampai ke sarangnya.
"Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," sarannya.
Kedua, menurut Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 kelompok teroris KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang.
Sedangkan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.
Langkah-langkah pemetan dan penangangan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru.
Pemerintah harus membentukan opini publik berlandaskan data, fakta kejadian dan situasi kondisi di Papua harus terbuka, jelas dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.
Sebab, saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum.
"Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak diluar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” ucapnya.
Selain penegakan hukum, politikus PKS ini berharap pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat.
Fraksi PKS DPR sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua.
"Pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional" tukasnya.[Fhr]
