telusur.co.id -SURABAYA - KOHATI Cabang Surabaya mendorong penguatan peran perempuan melalui inisiasi Sekolah Advokasi Perempuan, sebuah program edukatif dan strategis yang menyasar ibu-ibu dan generasi muda perempuan Surabaya sebagai aktor perubahan sosial.
Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, sebagai langkah awal membangun kolaborasi berkelanjutan antara organisasi perempuan dan pemerintah daerah.
Audiensi yang berlangsung di kantor DPRD Kota Surabaya tersebut menjadi ruang dialog substantif mengenai berbagai tantangan perempuan, mulai dari rendahnya literasi digital, ketimpangan akses terhadap kebijakan, hingga persoalan keluarga dan pengasuhan anak di tengah dinamika sosial perkotaan.
Dalam konteks tersebut, KOHATI menilai perlunya ruang pembelajaran yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mampu mencetak perempuan yang sadar hak, kritis terhadap kebijakan, dan berdaya secara sosial maupun ekonomi.
Sekolah Advokasi Perempuan dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas yang inklusif dengan melibatkan ibu-ibu sebagai pilar keluarga serta anak muda sebagai agen perubahan di ruang publik. Materi yang akan dikembangkan meliputi strategi advokasi perempuan, literasi digital, parenting, hingga pemanfaatan digital marketing sebagai strategi mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Melalui pendekatan lintas generasi ini, KOHATI berharap dampak program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
Ketua Umum KOHATI Cabang Surabaya, Septiyani menjelaskab bahwa, program ini tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai intervensi strategis dalam pembangunan perempuan.
“Perempuan tidak cukup hanya dilindungi, tetapi harus diperkuat kapasitasnya agar mampu berbicara dan terlibat aktif dalam proses kebijakan. Sekolah Advokasi Perempuan kami rancang sebagai ruang strategis untuk membangun kesadaran kritis dan keberanian perempuan, baik di ranah keluarga maupun ruang publik,” ucapnya. Rabu, (22/4/2026).
Selain isu advokasi, pembahasan juga menyoroti pentingnya pembekalan pra-nikah, penguatan parenting laki-laki dan perempuan, serta membuka kesadaran akan kesehatan perempuan.
KOHATI menilai bahwa, pemberdayaan perempuan, khususnya ibu, memiliki peran kunci dalam memastikan kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator kebijakan dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Menanggapi inisiatif tersebut, Wakil ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah KOHATI. Ia menilai bahwa, kolaborasi antara organisasi perempuan dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memaksimalkan kebermanfaatan program pemberdayaan perempuan.
“Pemerintah perlu hadir sebagai fasilitator yang membuka ruang, mendukung, dan memastikan program-program seperti ini selaras dengan kebijakan daerah agar output-nya maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya perempuan,” tukas Arif.
Audiensi ini membuka peluang sinergi lebih luas antara KOHATI, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ke depannya, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan dan program yang lebih responsif gender, sekaligus mengoptimalkan peran pemerintah dalam mendukung gerakan perempuan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan langkah ini, Surabaya diharapkan dapat tumbuh sebagai kota yang inklusif, aman, dan berkeadilan bagi seluruh perempuan lintas generasi. (ari)
