telusur.co.id - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto, kembali memicu polemik politik yang sengit. Usulan tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, yang menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, yang meminta agar usulan itu dikaji ulang. Menurut Bestari, Yasonna sebaiknya tidak “ikut-ikutan meributkan” persoalan pemberian gelar pahlawan, yang dinilai dapat memperkeruh situasi.

Bestari Barus menilai Yasonna Laoly, yang pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM selama dua periode di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, seharusnya memahami dengan baik mekanisme dan tata kelola pemerintahan. Bestari mengkritik pernyataan Yasonna yang dianggapnya subjektif dan berpotensi mendikte cara kerja perangkat negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yasonna Laoly tidak perlulah ikut-ikutan meributkan soal pemberian gelar pahlawan oleh negara,” kata Bestari. Ia juga menambahkan, “Jangan kemudian, ketika perangkat negara pada masa Pak Prabowo sedang bekerja, justru Yasonna seperti mendikte seakan paling paham bagaimana seharusnya bekerja. Subjektivitas jangan dijadikan sandaran untuk memberikan penilaian.”

PSI, menurut Bestari, mendesak agar pemerintah tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang dan tetap berpegang pada kriteria objektif dalam memutuskan pemberian gelar pahlawan. “Keputusan harus berbasis kriteria objektif negara, bukan pada tekanan politik atau kontroversi publik,” tegasnya.

Kontroversi mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto kembali mencuat setelah Partai Golkar secara terbuka mendukung usulan tersebut, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Namun, Yasonna Laoly sebelumnya meminta agar kajian gelar pahlawan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat keputusan MPR dan semangat reformasi, yang bisa memicu kontroversi lebih besar di kalangan publik.

PSI berharap bahwa keputusan pemerintah terkait pemberian gelar pahlawan dapat menjadi keputusan yang benar-benar mencerminkan penghargaan objektif terhadap jasa-jasa tokoh bangsa, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat.