telusur.co.id -Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, mengingatkan soal rencana pemerintah yang ingin melakukan efisiensi energi dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurutnya pemerintah harus dapat memastikan pembagian pekerjaan kepada ASN yang mendapat jatah giliran WFH. Sebab jangan sampai kebijakan WFH justru membuat ASN tidak memiliki tugas. 

"Kebijakan WFH harus diikuti pembagian tugas yang jelas dari setiap unit kerja. Jangan sampai ASN yang WFH menjadi ASN yang tidak ada kerjaan selama WFH," kata Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). 

"Jadi kerjanya dispesifikan apa yang dilakukan agar tujuan WFH tidak menurunkan produktivitas," tambah Legislator dapil Sumatera Selatan II itu. 

Lebih lanjut, kata Giri hal yang sama juga harus diberlakukan kepada para pekerja swasta pun agar WFH tidak menurunkan produktivitas pekerjaan. 

"Hal yang sama dengan swasta. Ketika swasta di WFH kan juga, kalau swasta mungkin mereka bisa memberikan tugas-tugas yang spesifik," ujarnya. 

Sementara itu, terkait adanya usulan agar kebijakan WFH tak diterapkan di hari Senin ataupun Jumat, Giri menilai yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut tidak menurunkan produktivitas ASN dan pekerja swasta. 

Selain itu, tujuan dari kebijakan ini diterapkan akan tercapai karena para pekerja akan fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya ketimbang memikirkan jalan-jalan. 

Meski begitu, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengimbau agar pemerintah tetap mengevaluasi kebijakan WFH tersebut secara rutin. 

"Nah makanya harus ada evaluasi mendalam secara bulanan agar kebijakan ini nanti benar-benar efektif, benar-benar efisien dan benar-benar bisa menurunkan penghemat BBM tanpa menurunkan produktivitas nasional," pungkasnya.