telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jumat, 11 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, M. Rizky menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengawasan pembangunan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya standar dan indikator kinerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

“Pembangunan tidak cukup hanya berjalan secara fisik, tetapi harus memastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Di sinilah pentingnya good governance dalam setiap tahapan pembangunan,” ujar M. Rizky.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Keterlibatan publik dinilai mampu memperkuat fungsi kontrol sekaligus mendorong transparansi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, M. Rizky mendorong adanya peningkatan kompetensi serta penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi agar setiap program pembangunan dapat dipantau secara optimal.

Menurutnya, pengawasan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jika tata kelola berjalan baik, maka pembangunan akan lebih efektif, berkualitas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat semakin terarah, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (VC)