telusur.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa hingga April 2023 tercatat alokasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diterima langsung dampaknya oleh masyarakat, diantaranya mulai dari belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L yang utamanya untuk mendukung pembayaran manfaat pensiun, bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Untuk belanja K/L, pemerintah telah memberikan manfaat langsung kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,2 juta jiwa KPM kartu sembako dan sejumlah 96,7 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibayarkan iuran preminya oleh pemerintah.
“Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah dibawah Kementerian Agama,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar secara daring, pada Senin (22/05).
Dukungan lainnya juga diberikan pemerintah untuk bantuan stimulan perumahan bencana serta membangun infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, perluasan pipa untuk air minum, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan rel kereta api, bandara serta pelabuhan dengan nominal mencapai Rp 34,4 triliun. Sementara untuk petani, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa benih, mulsa, pupuk organik, bantuan ternak, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan berupa benih ikan, kepiting, dan udang dengan nominal mencapai Rp 12,5 miliar.
Tidak hanya itu, selanjutnya Menkeu juga menjelaskan bahwa masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik sebesar Rp 15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebanyak Rp 5,2 triliun dengan kompensasi Rp 33,8 triliun, serta subsidi gas LPG 3 kg sebesar Rp 21,6 triliun. Sedangkan kartu pra kerja dapat dinikmati oleh 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat mencapai Rp 804,2 miliar, subsidi perumahan sebesar Rp 204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit. Sementara untuk subsidi di bidang kesehatan mencapai Rp 42,3 triliun atau naik 13,1% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sampai dengan April kita (juga) telah membayarkan Rp 58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1%. Dari sisi Taspen Rp 50,8 triliun dan Asabri Rp 7,3 triliun,”ujarnya.
Belanja pemerintah lainnya disalurkan untuk pembangunan dan maintenance ruas jalan nasional dan jalan daerah baik berupa tol maupun non tol, dengan anggaran terbesar di alokasikan untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara. Adapun total keseluruhannya mencapai Rp 203,5 triliun.
“Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut,” tukas menkeu.[]
