telusur.co.id - Evaluasi para direksi-direksi BUMN, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, penting untuk segera dilaksanakan Menteri Terkait bersama Danantara. Evaluasi tersebut dapat dimulai dari BUMN yang strategis, misalnya PT Pertamina (Persero).

"Arahan Presiden ini harus ditindaklanjuti secara serius dan konkret oleh Danantara," kata Pembina MITI Mulyanto, Kamis (1/5/2025). 

Mulyanto menilai, arahan Presiden Prabowo kepada Danantara untuk mengevaluasi seluruh perusahaan BUMN sebanyak 844 perusahaan (termasuk di dalamnya anak, cucu dan cicit BUMN) baik kelembagaan maupun kepengurusannya, supaya benar-benar optimal bagi kesejahteraan rakyat.  

Direksi BUMN diminta Presiden bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel tidak dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan aliran serta golongan partai politik. 

"Jangan cuma sekedar retorika belaka. Sebab, kegeraman publik terhadap merebaknya kasus korupsi di BUMN ini sudah ke ubun-ubun," jelas Mulyanto.  

Contohnya, lebih dari Rp195 triliun terjadi kasus korupsi di PT. Pertamina dan 300 triliun korupsi di PT. Timah. Belum lagi kasus dugaan korupsi di Asabri, Jiwasraya, Garuda dan lainnya. Ini jumlah kerugian negara yang sangat fantastis, yang terekam di benak publik.

"Jadi perintah Presiden untuk mengevaluasi BUMN itu bukan main-main. Tetapi, sangat serius dan mendesak," ucapnya. 

Karena itu, dia menyarankan Pemerintah dapat mulai dengan mengevalusi BUMN yang di depan mata, misalnya Pertamina. 

"Ini logis. Selain karena Pertamina adalah BUMN besar yang strategis, di Pertamina juga terjadi kasus korupsi tambun yang menyebarkan histeria publik," ucapnya. 

Dia melanjutkan, publik faham kalau sistem merit dalam mempromosikan SDM tidak diterapkan di Pertamina.

"Terbukti dimana Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pertamina justru diangkat dari anggota dewan pembina partai politik," tegasnya. 

Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini, komitmen beres-beres BUMN ini ditunggu publik dan harus konsisten dibuktikan Pemerintah. Tidak boleh jika hanya sekedar wacana.  

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengevaluasi direksi BUMN agar bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel tidak dikatkan dengan suku, agama, ras, dan aliran dan golongan partai politik dalam Town Hall Meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).[Nug]