MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Diterapkan Substantif di Sekolah - Telusur

MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Diterapkan Substantif di Sekolah

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya penanaman nilai integritas di lingkungan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun karakter generasi muda Indonesia. Menurutnya, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sejak dini.

“Penanaman nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).

Komitmen memperkuat pendidikan antikorupsi sebelumnya ditunjukkan melalui peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta, Senin (11/5).

Panduan tersebut diperuntukkan bagi guru mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK dengan lima kompetensi utama, yakni menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, serta membangun budaya antikorupsi.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai penerbitan panduan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas di dunia pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Ia menyoroti masih rendahnya budaya integritas di sektor pendidikan berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari KPK yang mencatat skor 69,50 dari skala 100. Angka itu menunjukkan sistem integritas di dunia pendidikan baru mulai terbentuk dan belum menjadi budaya yang konsisten.

Tak hanya itu, fakta di lapangan juga dinilai memprihatinkan. KPK menemukan sekitar 28 persen sekolah masih melakukan pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru, sementara 23 persen sekolah menoleransi praktik kecurangan dalam sertifikasi dan akreditasi.

“Temuan di sejumlah lembaga pendidikan yang berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata,” tegas anggota DPR RI tersebut.

Rerie juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk konsisten meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan dan menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas.

Menurutnya, lembaga pendidikan sebagai tempat menanamkan nilai luhur harus dikelola dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut agar mampu melahirkan generasi yang berkarakter kuat dan berdaya saing.

“Sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan berdaya saing di masa depan,” pungkasnya.


Tinggalkan Komentar