telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan meminta pemerintah untuk mengontrol dengan baik pemberian subsidi energi, baik itu subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik maupun gas. 

Hal ini sangat penting, agar subsidi itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan APBN tidak jebol hanya untuk memberikan subsidi energi.

"Seharusnya subsidi itu diberikan kepada yang berhak dan harus tepat sasaran. Baik itu (Subsidi) BBM, (Subsidi) Gas dan (Subsidi) listrik. Seandainya semuanya tepat sasaran. Saya yakin tidak akan memberatkan APBN," kata Nasim Khan saat Rapat Kerja antar komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadlia di Komisi VI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (08/09/2022). 

Legislator asal Dapil Jawa Timur III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) menilai, permasalahan yang terjadi selama ini dikarenakan pemberian subsidi tidak tepat sasaran. Sebab, Banyak kalangan mampu juga ikut menikmati subsidi energi.

Oleh karena itu, persoalan hulu subsidi yaitu masalah data penerima subsidi harus segera diselesaikan. Mulai dari pendataan yang akurat, aktual dan terintegrasi dengan baik.

"Walaupun dari situ ada subsidi dari APBN yang disalurkan kepada masyarakat tapi kita tidak bisa pungkiri Pak. jujur hampir 50% apa yang sudah terdata di statistik, baik itu BLT, PKH Bansos dan bantuan lain-lainnya, itu 50% tidak tepat sasaran Pak. Karena update-nya itu tidak berkembang dengan baik dan tidak terdata dengan baik," Tegas Nasim Khan.

Dalam kesempatan ini, Kapoksi F-PKB di Komisi VI DPR RI itu juga menyinggung keputusan resmi dari pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite menjadi Rp 10.000 dan Solar menjadi Rp 6.800 mulai Sabtu (9/3/2022).

Menurut Nasim, keputusan tersebut tentu sangat memberatkan masyarakat kecil menengah kebawah. Sebab, kenaikan BBM Bersubsidi berimbas pada melonjaknya harga sembako dan kebutuhan hidup lainnya.

"Saat ini sangat dirasakan betul dengan kenaikan (BBM Pertalite) yang hampir kurang lebih 30% ini. luar biasa dirasakan oleh masyarakat," kata Nasim.

Terlebih, untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang membutuhkan subsidi solar agar bisa membelinya dengan harga murah. 

Begitu pula masyarakat yang berprofesi sebagai supir angkot yang mana sangat membutuhkan subsidi pertalite dengan harga murah.

Pemerintah, lanjut Nasim, semestinya bisa mencari alternatif lain untuk menyelamatkan nasib rakyat kecil menengah ke bawah dan menyelamatkan APBN tanpa harus menaikan harga Subsidi BBM.

Nasim pun mengusulkan agar pemerintah menempuh upaya pembatasan disertai pengawasan yang ketat terhadap subsidi energi. Kedua, melakukan hubungan kerjasama dengan luar negeri agar bisa mengimpor bahan baku minyak dari negara yang berani menjual minyak dengan murah dan bagus seperti negara rusia.

Agar bisa menerapkan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Pemerintah, kata Nasim, harus terlebih dahulu memperbaiki data penerima subsidi. Mulai dari pendataan yang akurat, aktual dan terintegrasi dengan baik.

Setelah itu, lanjut Nasim, pemerintah melalui pertamina harus bisa menerapkan sistem untuk setiap pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dengan baik dan benar.

Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen yang berhak menikmati BBM subsidi Pertalite dan Solar.

Oleh karena itu, sebelum menerapkannya, tegas Nasim, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penunjang diseluruh daerah di Indonesia. Karena kendala digitalisasi di daerah-daerah banyak yang belum mendapatkan sinyal.

Untuk alternatif kedua, kata Nasim, pemerintah bisa segera mengimpor minyak mentah murah dari Rusia. Menyusul, tawaran harga minyak mentah dari Rusia lebih murah 30 persen dibandingkan harga pasar.

Sebagai negara yang bebas atau non blok, kata Nasim, Indonesia tentunya berhak memilih yang terbaik demi kepentingan dan kebutuhan bangsa dan kemaslahatan rakyat Indonesia.

"Kalau kita harus mengimpor barang yang kualitasnya lebih baik, lebih murah, kenapa tidak," kata Nasim.

Jika pemerintah mengambil dua atau salah satu usulan tersebut, maka akan ada harapan harga BBM subsidi tersebut, tak perlu naik dan tentu akan meringankan beban rakyat.