telusur.co.id - Ketua DPR Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya ketika berkunjung ke daerah tidak disambut gubernur.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ketidaksukaan Puan itu tentu sangat disayangkan. Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur. "Gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban untuk menyambut ketua DPR (legislatif) yang berkunjung ke daerahnya," ujar Jamiluddin, Jumat.

Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang itu sebagai gubernur dan kader partainya. Sebagai kader partai, memang harus menyambut petinggi partainya. Namun kader tentu tidak harus menyambut seorang Ketua DPR RI.

Apalagi di era demokrasi ini, persoalan sambut menyambut seharusnya sudah diminimalkan. Pemimpin itu bukan untuk dihormati, tapi bekerja untuk kepentingan rakyatnya.

Karena itu, pemimpin yang gila hormat sudah tak layak di negara demokrasi. Pemimpin seperti ini hanya wah di seremonial tapi minim prestasi kerjanya.

Lagi pula, pemimpin yang suka disambut umumnya di negara otoroter. Pemimpin bangga dielu-elukan. 

"Apa ini yang memang dikehendaki Puan ? Kalau itu, Puan tampaknya tak cocok menjadi pemimpin di era demokrasi," tandas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999. [ham]