telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan, penerapan sistem migrasi siaran televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih ruwet. Apalagi Pemerintah dirasa tidak konsisten dengan hanya menerapkan kebijakan ini baru di wilayah Jabodetabek saja.
Hal ini dikatakan Nurul menyikapi banyaknya keluhan dari masyarakat terutama ibu-ibu tentang pengalihan dari saluran analog menjadi digital.
"Penerapan ASO ini masih ruwet sekali dan merugikan. Apalagi dengan satu hal yang tidak konsisten dari pemerintah dan terus terang saya tidak suka adalah tidak dilaksanakan secara nasional, artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak akan ada konsistensi dari pemerintah," kata Nurul dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV' di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/22).
Lebih lanjut politikus Golkar ini menyarankan, apabila pemerintah ingin melakukan pengalihan sebaiknya dilakukan secara keseluruhan dan tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja. Sehingga sistem ASO bisa terlaksana secara optimal.
"Ini artinya kan dia (pemerintah) seperti buang badan terhadap kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur secara teknologi bahwa yang tadinya analog akan menjadi digital begitu. Tapi ini buang badannya seolah-olah dengan melegitimasi pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek saja sudah mewakili republik ini, itu tidak benar," ungkap Nurul.
Nurul juga menilai, kebijakan ini sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kominfo dalam penyebaran alat bantu siaran digital berupa set top box.
"Untuk mendistribusikan set top box sebanyak 6 juta unit yang ada datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS kementerian sosial, ini kan harusnya bisa dilaksanakan. Apalagi Sudah tahu akan jatuh tempo pada tanggal 2 November, terakhir, kan ada 3 tahapan begitu, harusnya mereka bisa memproduksi, mendistribusikan dan jumlahnya bulat 6 juta sesuai data itu, sehingga yang 6 juta kepala keluarga kurang mampu ini, bisa mendapatkan set box sesuai dengan haknya. Itu yang menurut saya tidak komitmen," urai Nurul.
Lucunya lagi, kata Nurul, ternyata dalam penerapannya set top boxnya harus bersertifikat Kominfo yang menimbulkan banyak pertanyaan.
"Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?" ungkap Waketum Partai Golkar ini heran.
Karenanya, Nurul menegaskan apabila pemerintah belum siap, sebaiknya tidak perlu terburu-buru untuk menerapkan ASO. Pasalnya, dengan memaksakan kebijakan yang belum siap ini, malah hanya menjadi beban lagi untuk rakyat.
"Gitu kan, hanya bikin rakyat usah, apalagi sekarang situasinya memang banyak krisis, kita tahu di bawah itu situasinya kayak apa. Ini yang saya sesalkan," sesalnya.
Ia pun meminta agar pemerintah komitmen dengan kebijakan ini yakni dengan menyiapkan infrastrukturnya.
"Pemerintah harus mempunyai komitmen, jangan menjadikan Jabodetabek ini korban! Jadi infrastrukturnya harus siap dulu. Kalau belum siap, ngapain gitu," pungkas Nurul. [Tp]
