telusur.co.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengapresiasi 87 negara yang mendukung resolusi teranyar Majelis Umum (MU) PBB.
Seperti diketahui, Jumat (30/12/2022) waktu New York, MU PBB meloloskan sebuah resolusi melalui voting yang meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memberikan pendapat tentang legalitas pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.
Sebelumnya, pada 2004, ICJ mengatakan tembok pemisah yang dibangun Israel bertentangan dengan hukum internasional dan meminta Israel segera menghentikan pembangunannya. Namun Israel tidak mengindahkan putusan pada 2004 tersebut, dan resolusi kali ini mendesak Israel mematuhinya, menghentikan pembangunan tembok, dan merobohkannya.
“Resolusi terbaru PBB itu sangat positif dan kemenangan diplomasi bagi Palestina di awal tahun ini. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi yang nyata. Jangan sampai seperti resolusi-resolusi sebelumnya yang tidak berefek,” ujar Fadli, mengingatkan.
Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPR tersebut melihat adopsi resolusi PBB terbaru tersebut kembali menunjukkan kemunafikan negara-negara besar Barat saat berhadap-hadapan kontra Israel.
“Jelas ini untuk kesekian kali menelanjangi watak hipokrit negara-negara besar Barat dan standar ganda mereka atas pelanggaran HAM Israel yang disulut penjajahan Israel lebih dari tujuh dekade. Ini akan berbeda jika terkait Ukraina,” kata politisi Gerindra itu menyindir Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman yang termasuk 26 negara yang menentang resolusi itu.
Pada sisi lain, politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds itu mengapresiasi negara-negara ASEAN, Arab, dan beberapa negara Barat seperti Irlandia yang menunjukkan posisi positif terhadap perjuangan Palestina.
“ASEAN, selain Filipina dan Thailand yang abstain, negara-negara Arab yang melakukan normalisasi, Irlandia yang mendukung dan Perancis yang abstain, fenomena itu menunjukkan dukungan atas Palestina adalah suara mayoritas komunitas global termasuk Rusia dan Cina,” ungkap legislator Komisi Luar Negeri itu. [ham]
