telusur.co.id - Para pelaku usaha pariwisata dan karyawannya di Labuan Bajo melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini rencananya akan dilakukan selama satu bulan.
Mereka memprotes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp 3,75 juta per orang, yang dianggap mencekik dan justru bisa mematikan pariwisata.
Anggota Komisi X DPR dari Dapil NTT, Andreas Hugo Pareira menjelaskan, aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo, dipicu beberapa hal. Diantaranya, kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp3,75 juta yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo.
"Ini mengkhawatirkan, akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (2/8/22).
Menurut Andreas, kekhawatiran ini wajar. Sebab, para pelaku wisata dan Ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi.
Pemicu mogok massal lainya, lanjut Andreas, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo, sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku.
"Artinya tidak ada kenaikan. Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp 3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan Pemda NTT," kata Andreas.
Kendati demikian, Andreas menduga, penjelasan Pemda NTT nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata.
"Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar," tuturnya.
Politikus PDIP ini mensiyalir, penyebab mogok massal ini nampaknya juga dipicu ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo.
"Saya kira, Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo," saran dia.
Bagi dia, situasi Labuan Bajo dengan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores.
"Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo - Flores," kata Andreas mengingatkan.
Untuk itu, dirinya akan meminta Komisi X DPR yang membidangi Pariwisata untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang.[Fhr]
