telusur.co.id -Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas, mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara rutin terkait pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah guna menekan kebutuhan energi nasional. 

Sebab apabila penerapan kebijakan tersebut di kemudian hari dinilai tidak efektif kata Giri, maka kebijakan WFH harus dibatalkan. 

"Kebijakan WFH ini harus dievaluasi secara mendalam setiap bulan agar efektivitasnya benar apa tidak. Kalau tidak efektif ya dibatalkan saja," kata Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). 

Sebab kata Giri, jangan sampai penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta justru menurunkan produktivitas kerja di setiap instansi. 

"Tapi intinya kebijakan WFH kita mau melakukan penghematan BBM, tapi jangan sampai penghematan BBM yang kita mau lakukan ini akan menjadi menurunkan produktivitas nasional secara umum," ujarnya. 

"Tapi kalau efektif ya teruskan. Tapi intinya jangan sampai kita mau menghemat BBM tapi menurunkan produktivitas nasional yang menyebabkan turunnya ekonomi Indonesia," tambah Giri menegaskan. 

Menurutnya evaluasi setiap bulan sangat penting dilakukan pemerintah guna mengetahui seberapa besar penggunaan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) selama kebijakan WFH diterapkan. 

"Pemerintah harus mengevaluasi tiap bulan. Berapakah BBM yang dihemat? Apakah produktivitas nasional berkurang?" kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu. 

"Nah ini harus kita pantau terus agar penghematan BBM memang benar-benar bisa terwujud tanpa mengurangi produktivitas nasional secara umum," pungkasnya.