telusur.co.id – Tindakan pemerintah yang melakukan impor kedelai sebanyak 350 ribu ton, dinyatakan sebagai cermin ketidakoptimalan Kinerja pemerintah dalam pengelolaan pangan.
Menurut anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, pilihan importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga yang semestinya di bawah angka maksimal Rp10 ribu, kini harga kedelai sudah menyentuh angka Rp13 ribu.
"Ini alasan klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Bahwa alasan utama melakukan impor karena tingginya harga komoditas termasuk kedelai, lantas cara mudahnya dengan impor," kritik Andi Akmal, Rabu (9/11/22).
Dia menilai, upaya terbesar untuk mengendalikan importasi dengan kemampuan produksi dan manajemen stok terlihat dari zaman dulu hingga sekarang belum mampu menjadikan negara ini berdaulat terhadap komoditas pangan.
Ia mengingatkan, tindakan importasi dalam kondisi nilai tukar rupiah melebihi Rp15 ribu per Dollar US, akan berakibat gerusan devisa yang cukup signifikan.
Akmal berharap, pengendalian harga kedelai dapat di bawah Rp10 ribu sehingga pengrajin tahu dan tempe dapat terus beraktivitas untuk memenuhi protein nabati masyarakat Indonesia.
"Ke depannya, saya minta mulai dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, BULOG, ID Food, mampu mengelola pangan strategis, baik dari produksi, stok, hingga tata niaganya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia keseluruhan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, Bulog akan melakukan penambahan kuantitas impor kedelai dari sebelumnya 50 ribu ton, menjadi 350 ribu ton.
"Tapi kita sudah ratas dipimpin Pak Presiden Jokowi. Diperintahkan kepada Bulog impor 50.000 ton ditambah 300.000 jadi 350.000 ton," ujar Zulkifli saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (7/11/22).
Dengan penambahan ini, artinya, subsidi yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada perajin tahu tempe sebanyak 350 ribu ton. Mendag berharap hal ini bisa menekan harga kedelai di pasaran.[Fhr]
