telusur.co.id -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka posko pengaduan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di 44 kecamatan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyatakan, posko aduan KJP itu mulai berjalan per Maret 2025.

"Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan. Jadi efektif ini nanti bulan Maret," ujar Pramono di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan,  bantuan sosial pendidikan KJP dan KJMU tahun 2025 ini telah dibahas dalam rapat yang diselenggarakan hari ini. 

Adapun dalam hasil rapat itu memutuskan sebanyak 705 ribu siswa yang akan menerima bantuan KJP

"Sekarang datanya sudah dimiliki, tadi sudah dirapatkan dan saya sudah putuskan 705 ribu orang yang akan menerima," ujar Pramono.

Pramono pun menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembaruan data penerima KJP. 

Meskipun sebelumnya,  terdapat penurunan jumlah penerima KJP menjadi hanya 525 ribu siswa. Namun jumlah tersebut akan diperbarui menjadi sekitar 705 ribu siswa.

"Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 ribu orang yang akan menerima," ungkap Pramono.

Sementara saat ini, kata Pramono, untuk jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terdapat sekitar 15 ribu penerima dan akan bertambah menjadi 20 ribu pada tahun depan. 

Dia menyampaikan, pembagian KJP dan KJMU akan dilakukan pada akhir Maret sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M.

"Sehingga sudah diputuskan mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kita bagikan," pungkas Pramono.

Selain itu, Pramono memastikan Pemprov DKI akan memutihkan ijazah seluruh siswa yang tertahan oleh pihak sekolah.

"Ijazah yang tertahan di semua tingkatan nanti akan kita putihkan, kalau ijazahnya seperti yang pernah disampaikan bu Ima akan dilakukan oleh Baznas Bazis DKI," imbuhnya. (Tp)