telusur.co.id - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut. Pasalnya, karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri. 

"Semula, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu," ujar Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/21).

Karena viral di media sosial, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan untuk Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut. 

"Namun demikian, IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik. Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip "betah" 
(Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri," tegas Sugeng.

Bahkan, menurut Sugeng, dengan kejadian ini Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas. Hal tersebut guna memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri. 

"Hasil pemeriksaannya diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut," katanya.

Pemeriksaan, sambung Sugeng, juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk dapat mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat. Dengan begitu, Polri akan bisa  menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN. 

"Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis. Agar Polri di masa depan adalah Polri yang modern dan profesional sebagai Bhayangkara Negara," tukasnya. (Fhr)