telusur.co.id - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana menilai ajakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo yang disampaikan oleh sejumlah pihak tak memiliki daya dorong signifikan di masyarakat. Pasalnya, hingga kini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo masih tinggi.
“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” kata Ayip dalam keterangannya, Senin (6/4/26).
Menurut Ayip, masyarakat menilai penggunaan diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, merupakan langkah yang problematik. Baik secara hukum maupun etika demokrasi.
“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” jelasnya.
Kritik keras terhadap pemerintah, sambung Ayip, tetap diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor aturan main yang telah disepakati bersama. Narasi yang berkembang belakangan ini cenderung melampaui batas, karena tidak lagi sekadar kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi sistem yang sah.
“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” tegasnya.
Dari perspektif politik praktis pun, kata Ayip, peluang pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, di antaranya stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta jalannya program-program nasional.
“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” ujarnya
Lebih lanjut, Ayip mengajak para akademisi dan intelektual daripada ribut dengan narasi yang tidak jelas. Menurut dia, lebih baik meningkatkan kualitas diskursus politik dengan berbasis data dan argumentasi yang akurat.
“Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” katanya.
Diketahui, media sosial diramaikan oleh komentar sejumlah pengamat publik, seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo. Seruan itu disampaikan dalam suatu acara dengan bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" di Utan Kayu, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. (Prt)
