telusur.co.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum sepakat bakal bersurat ke Kementerian PUPR untuk meminta anggaran penanganan tanggul Sungai Citarum yang rawan jebol.

Saat ini, di Sungai Citarum sedikitnya terdapat 26 titik tanggul yang masuk katagori zona merah atau rawan jebol. Sehingga, perlu segera diperbaiki.

“Kita sepakat akan menyurati Kementerian PUPR untuk meminta dorongan agar diberikan anggaran ke BBWS. Sebab, anggaran sekarang untuk penanganan darurat sudah habis. Jadi harus ada tambahan dana agar segera kita laksanakan perbaikannya,” kata Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan kepada wartawan, Jumat (24/9/21).

Dani Ramdan berharap permohonan anggaran untuk perbaikan tanggul Sungai Citarum bisa segera ditindaklanjuti. Karena beberapa bulan lagi diprediksi akan memasuki musim hujan.

“Jadi kami berharap bisa segera ditangani titik rawan ini sebelum musim penghujan,” katanya.

Berdasarkan rapat antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan BBWS Citarum beberapa waktu lalu, diketahui ada 55 titik tanggul Sungai Citarum yang masuk katagori kritis, sedang dan ringan.

Dari mitigasi struktural, seluruh titik tanggul tersebut diperlukan penguatan agar tidak terjadi masalah. Terutama ketika di musim hujan.

Dani Ramdan menjelaskan, untuk 26 titik tanggul Sungai Citarum dengan katagori kuning atau sedang, penanganannya akan dilakukan di 2022. Sementara saat ini, Pemkab Bekasi bersama BBWS Citarum memprioritaskan penguatan titik tanggul Sungai Citarum dengan katagori kritis.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan mengambil langkah non struktural di wilayah Citarum. Yakni dengan melakukan penghijauan dan memperkuat tanggul bersama Satgas Citarum Harum.

Menurut Penjabat Bupati, penanaman pohon di sekitar area tanggul akan memperkuat tanggul. Akar pohon terbukti bisa menahan terjadinya longsor atau hantaman derasnya aliran sungai sehingga tanggul tak mudah terkikis.

Upaya selanjutnya, Pemkab Bekasi akan berkerjasama dengan Perum Jasa Tirta membangun sistem peringatan dini sebelum terjadi banjir.

“Dua atau tiga jam sebelumnya tinggi permukaan air bisa diinformasikan di wilayah-wilayah yang kritis. Sehingga masyarakat sekitar mengetahui dan bisa dilakukan evakuasi dini,” pungkasnya. [Fhr]

Laporan: Dudun Hamidullah