Telusur.co.id -Oleh: Bismo Pratonggopati, SH. (Budayawan)

Ketika oligarki politik, kampus teknokratik, dan kolonialisme platform bersama-sama mengosongkan jiwa Indonesia

Indonesia hari ini bukan sekadar negara yang sedang salah urus. Indonesia sedang didorong pelan-pelan menjadi republik broker: negara yang tampak berdaulat di podium, tetapi bekerja seperti perantara di belakang layar; negara yang fasih bicara kepentingan nasional, tetapi terlalu sering menjual keputusan publik kepada pemilik modal, konsultan kebijakan, bandar regulasi, dan operator citra digital.

Di republik seperti ini, politik tidak lagi terutama bekerja untuk menyusun masa depan bangsa. Politik bekerja untuk mempertemukan kepentingan: antara pengusaha rente dan pejabat, antara partai dan sponsor, antara birokrasi dan vendor, antara kebijakan dan komisi, antara proyek negara dan pasar pengaruh. Negara tetap berdiri. Bendera tetap berkibar. Lagu kebangsaan tetap dinyanyikan. Tetapi isi di dalamnya mulai keropos. Yang busuk bukan kulitnya, melainkan mekanisme batinnya.

Dalam suasana semacam itu, tulisan tua H. Mahbub Djunaidi, “Di Suatu Masa, Sebuah Soal”, tiba-tiba terasa seperti obor. Mahbub menulis tentang polemik pesantren. Sekilas kuno. Sekilas kecil. Sekilas tak berkaitan dengan geopolitik, pasar digital, atau oligarki. Tetapi justru karena Mahbub jujur melihat akar masalah, esainya tetap hidup. Soal yang ia bicarakan bukan semata pesantren. Soal yang ia bicarakan adalah siapa yang berhak menentukan jalan peradaban Indonesia.

Dulu Dr. Satiman menyerang pesantren sebagai sarang kemacetan. Dr. Sutomo membelanya sebagai perguruan asli bangsa. Sutan Takdir Alisjahbana menganggapnya akrab tetapi statis, hangat tetapi lemah menghadapi dunia modern. Mahbub lalu datang, tidak memilih secara naif, melainkan menunjukkan bahwa realitas jauh lebih rumit. Kiai As’ad yang ia potret bukan fosil tradisi. Ia berpikir tentang negara, elite, Iran, dan teknologi untuk nelayan. Dengan kata lain: tradisi tidak sebodoh yang dibayangkan kaum modernis imitator.

Masalahnya, bangsa ini terlalu lama dikuasai oleh satu jenis elite yang percaya bahwa yang lokal harus selalu minta izin kepada yang global, yang organik harus tunduk pada yang teknokratik, dan yang berakar harus mengalah kepada yang dipoles dalam bahasa konsultan. Dari sinilah petaka itu dimulai.

Oligarki Politik: Mesin Penghisap yang Menyamar Sebagai Demokrasi

Mari kita terus terang saja: demokrasi Indonesia makin hari makin mirip pasar kuasa yang dilegalkan lima tahunan. Rakyat datang memilih. Elite datang menghitung. Setelah itu, yang bergerak bukan aspirasi, melainkan transaksi. Partai-partai terlalu sering tidak hidup sebagai rumah gagasan, tetapi sebagai kantor distribusi tiket kekuasaan. Ideologi diperas hingga tinggal logo. Program dipendekkan menjadi slogan. Koalisi dibentuk bukan untuk menyusun arah negara, tetapi untuk membagi jalur akses ke anggaran, proyek, jabatan, dan pengaruh.

Inilah oligarki politik itu: bukan hanya orang kaya yang berkuasa, melainkan sistem yang memungkinkan kekayaan membeli arah negara dan membuat politik kehilangan rasa malu.

Dalam sistem seperti ini, pesantren selalu berada dalam posisi serba salah. Ia dipuji kalau bisa menghadirkan massa. Ia dicari kalau bisa memberi restu. Ia disanjung kalau bisa meminjamkan simbol moral. Tetapi ia sering dijauhkan dari ruang perumusan yang sesungguhnya. Sebab oligarki tidak menyukai lembaga yang punya legitimasi sendiri. Oligarki lebih senang berurusan dengan aktor yang bisa dinegosiasikan, dihitung, dan dibayar.

Pesantren, dalam bentuk idealnya, membawa masalah bagi oligarki karena ia menyimpan sumber kewibawaan yang tidak sepenuhnya bisa dibeli. Ia bisa didekati, bisa dipengaruhi, bisa sebagian dikomodifikasi, tetapi tidak mudah sepenuhnya ditelan. Karena itu strategi kekuasaan terhadap pesantren biasanya bukan menghancurkan terang-terangan, melainkan menjinakkan perlahan: beri fasilitas, undang seremoni, ajak foto, puji tradisi, minta dukungan, tetapi jangan terlalu libatkan dalam membongkar struktur ketidakadilan.

Akhirnya lahirlah republik yang lucu: pejabat berkampanye dengan moral, lalu memerintah dengan hitung-hitungan kartel. Simbol agama didekap di panggung, tetapi keputusan ekonomi ditulis menurut selera pasar kuasa. Kata “umat”, “rakyat”, “keadilan”, dan “pemberdayaan” terus diucapkan, sementara ekosistem rente tumbuh seperti jamur sesudah hujan.

Broker Kebijakan: Pedagang Bahasa yang Menjual Masa Depan

Kalau oligarki politik adalah pemilik mesin, maka broker kebijakan adalah operator halusnya. Mereka ini tidak selalu tampak di depan. Sebagian berwajah akademik, sebagian berwajah profesional, sebagian berwajah aktivis yang sudah rapi, sebagian lagi berwajah mantan kritikus yang kini menemukan kenyamanan dalam meja rapat berpendingin udara.

Tugas mereka sederhana: menerjemahkan kepentingan menjadi naskah yang terdengar ilmiah.

Begitulah banyak kebijakan lahir hari ini. Bukan berangkat dari kebutuhan rakyat, lalu dicari instrumennya. Tetapi berangkat dari kepentingan tertentu, lalu dicarikan justifikasi teknis, yuridis, fiskal, dan komunikasi publiknya. Bahasa mereka tertib. Matriks mereka rapi. Presentasi mereka licin. Tetapi sering kali semua itu hanyalah bedak di wajah kebijakan yang sejak awal tidak jujur.

Broker kebijakan inilah yan membuat perampasan tampak seperti reformasi, pembebanan tampak seperti rasionalisasi, dan ketergantungan tampak seperti integrasi global. Mereka lihai memakai istilah seperti good governance, best practice, policy alignment, ease of doing business, structural adjustment, digital transformation, atau stakeholder engagement. Padahal di balik istilah-istilah itu kerap bersembunyi satu operasi besar: menggeser keputusan publik menjauh dari rakyat, mendekatkannya kepada pasar dan pemilik akses.

Mereka adalah kasta baru republikanisme palsu: tidak selalu memegang jabatan, tetapi memegang kamus. Dan dalam politik modern, siapa yang menguasai kamus, sering kali menguasai kenyataan.

Di sinilah Mahbub kembali terasa relevan. Ketika ia menampilkan Kiai As’ad yang bisa berbicara Suzanne Keller, Khomeini, negara, dan teknologi nelayan, Mahbub sedang mempermalukan stereotip elite sekuler-modernis yang mengira nalar hanya hidup di kampus kota. Tidak. Nalar bisa tumbuh di pesantren, di langgar, di desa, di komunitas yang akrab dengan derita nyata. Yang sering tumpul justru nalar para broker itu, karena terlalu lama disewakan.

Kampus Teknokratik: Pabrik Gelar, Kuburan Nurani

Ada alasan mengapa republik broker ini bisa terus bekerja: ia punya pasokan legitimasi dari kampus teknokratik.

Kampus-kampus kita terlalu banyak yang gagal menjadi benteng akal sehat publik. Mereka justru berubah menjadi pemasok tenaga ahli bagi sistem yang rusak. Dosen didorong mengejar indeks, bukan relevansi. Peneliti sibuk mencari hibah, bukan membongkar struktur. Mahasiswa dilatih menjadi SDM, bukan warga negara. Fakultas ekonomi terlalu sering mengajarkan efisiensi tanpa etika. Fakultas hukum terlalu sering membentuk teknisi pasal tanpa keberanian konstitusional. Fakultas ilmu sosial terlalu sering pandai mengurai ketimpangan tetapi gagap ketika harus mengambil posisi moral.

Lalu lahirlah generasi terdidik tetapi tidak merdeka. Mereka punya istilah, tetapi tidak punya tulang belakang. Mereka tahu metode, tetapi tidak tahu siapa yang mereka layani. Mereka bisa membuat analisis regresi, proyeksi fiskal, kajian regulasi, hingga risk mapping, tetapi tidak sanggup menjawab satu pertanyaan paling sederhana: apakah ilmu mereka dipakai untuk membebaskan masyarakat, atau justru untuk memperhalus penaklukan?

Kampus teknokratik adalah mesin yang sangat efektif untuk memproduksi kepatuhan intelektual. Ia tidak harus melarang kritik. Ia cukup mengubah kritik menjadi proyek, seminar, modul, konsultansi, dan karier. Dengan cara itu, perlawanan dibikin sibuk, pemikiran dibikin jinak, dan intelektual dibikin merasa berguna saat sedang dipakai.

Gus Dur sejak lama sudah memberi pelajaran penting: intelektualitas tanpa akar sosial akan mudah berubah menjadi keangkuhan. Itulah bedanya banyak kampus dengan pesantren. Di pesantren yang sehat, ilmu masih terhubung dengan adab, adab terhubung dengan komunitas, dan komunitas terhubung dengan kenyataan hidup. Sementara di kampus teknokratik, ilmu terlalu sering terhubung ke sponsor, sponsor ke agenda, dan agenda ke kekuasaan.

Karena itu pembicaraan tentang pesantren hari ini tidak boleh dibatasi pada soal agama. Ini soal siapa yang masih mampu membentuk manusia yang tidak mudah dijadikan onderdil sistem.

Kolonialisme Platform: Penjajahan Tanpa Serdadu

Kalau oligarki politik menguasai negara, broker kebijakan menguasai bahasa, dan kampus teknokratik menguasai legitimasi, maka kolonialisme platform menguasai kesadaran sehari-hari.

Inilah wajah penjajahan kontemporer yang paling halus sekaligus paling masif. Kita tidak lagi hanya dijajah oleh pasukan, tetapi oleh arsitektur digital. Pikiran kita diarahkan oleh algoritma. Emosi kita diperdagangkan sebagai atensi. Percakapan publik kita dipotong-potong menjadi klip, tagar, kemarahan sesaat, dan perang sentimen. Data kita dipanen. Kebiasaan kita dipelajari. Selera kita dibentuk, bahkan rasa marah kita pun kini bisa dimonetisasi.

Platform digital global tidak datang membawa bendera penjajah. Ia datang membawa kemudahan, hiburan, jejaring, dan efisiensi. Tetapi di belakang itu ia menyedot sesuatu yang jauh lebih mahal: kedaulatan kognitif. Kita diberi ruang bicara, tetapi arah pembicaraan ditentukan mesin. Kita merasa bebas memilih, padahal pilihan kita sudah dipersempit oleh desain insentif, notifikasi, dan kurasi tak terlihat.

Dalam situasi seperti ini, demokrasi berubah menjadi teater impuls. Yang menang bukan argumen terbaik, melainkan emosi tercepat. Yang dominan bukan kebijaksanaan, melainkan visibilitas. Yang berkuasa bukan gagasan terdalam, melainkan konten paling agresif. Buzzer menjadi infanteri murah. Disinformasi menjadi polusi rutin. Reputasi bisa dibentuk atau dibunuh oleh jaringan yang tidak pernah ikut pemilu tetapi sangat menentukan suasana politik.

Inilah kolonialisme platform: ruang publik bangsa dikapling oleh infrastruktur swasta transnasional yang tidak kita pilih, tidak kita kuasai, dan nyaris tidak kita pertanggungjawabkan.

Di tengah serbuan itu, pesantren kembali penting justru karena ia masih menawarkan ritme yang berbeda. Ia masih mengenal jeda, tadabbur, talaqqi, musyawarah, sanad, dan adab percakapan. Ini bukan romantisme. Ini strategi peradaban. Bangsa yang seluruh kesadarannya dipercepat oleh platform akan kehilangan kemampuan merenung. Bangsa yang kehilangan kemampuan merenung akan mudah dipimpin oleh penjual ilusi.

Gus Dur memahami ini jauh sebelum era algoritma meledak. Ia selalu curiga pada setiap kekuasaan yang ingin menyeragamkan manusia, baik dengan nama negara, agama, maupun modernisasi. Hari ini kecurigaan itu harus diperluas: kita juga perlu curiga pada platform yang mengubah warga menjadi metrik dan kebudayaan menjadi arus konten.

Pesantren: Musuh Alami Republik Broker

Mengapa pesantren tetap penting? Karena dalam bentuk terbaiknya, ia adalah musuh alami republik broker.

Pesantren yang sehat mengajarkan bahwa otoritas harus terkait amanah, bukan sekadar akses. Ia mengajarkan bahwa ilmu harus mengubah watak, bukan cuma menaikkan harga jual tenaga kerja. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari kedekatan dengan pusat kuasa, tetapi dari kebermanfaatan. Ia mengajarkan batas, padahal oligarki hidup dari penghapusan batas. Ia mengajarkan malu, padahal broker hidup dari kelenturan moral. Ia mengajarkan sanad, padahal platform hidup dari putusnya ingatan.

Tentu, pesantren tidak otomatis suci. Ia bisa jatuh ke dalam patronase, pragmatisme, bahkan menjadi satelit kekuasaan. Tetapi justru karena ada potensi itu, tugas kita bukan memitoskan pesantren, melainkan membela kemungkinan terbaiknya. Pesantren harus diperkuat sebagai pusat literasi kebangsaan, ekonomi komunitas, etika publik, dan daya tahan budaya. Bukan sekadar sebagai ornamen spiritual dalam acara kenegaraan.

Mahbub sudah memberi kita petunjuk: jangan melihat pesantren dengan kacamata malas. Di dalamnya bisa tumbuh percakapan tentang negara, elite, dunia Islam, hingga teknologi rakyat. Gus Dur memberi kita kerangka: pesantren adalah subkultur yang mampu menjadi basis kemandirian bangsa. Kalau dua petunjuk ini masih gagal dibaca, itu bukan karena pesantren terlalu kuno. Itu karena elite kita terlalu sibuk menyembah masa kini.

Kita Sedang Kehilangan Jiwa Publik

Persoalan terbesar Indonesia bukan hanya korupsi, ketimpangan, atau kebijakan yang ditangkap oligarki. Persoalan terbesar kita adalah kehilangan jiwa publik. Kita makin sulit membedakan mana keputusan untuk bangsa, mana keputusan untuk jaringan. Mana pembangunan, mana pembagian konsesi. Mana digitalisasi, mana kolonisasi data. Mana pendidikan, mana sertifikasi kepatuhan. Mana representasi, mana dagang pengaruh.

Semua batas itu kabur karena republik ini terlalu lama diajari mengagumi kemasan dan memaafkan kebusukan substantif. Selama ada jargon, orang tenang. Selama ada aplikasi, orang kagum. Selama ada infografik, orang percaya. Selama ada influencer, orang ikut. Dan selama ada pembenaran akademik, dosa politik tampak seperti inovasi.

Itulah sebabnya kita perlu kembali ke pertanyaan Mahbub yang tampak sederhana: lembaga seperti apa yang sungguh membentuk bangsa? Dan dari Gus Dur kita tahu jawabannya tidak akan datang dari kekuasaan yang hanya mencintai efisiensi, atau dari kampus yang hanya mencetak operator, atau dari platform yang mengeruk perhatian publik. Jawabannya harus datang dari ruang-ruang yang masih menjaga manusia dari pembusukan total.

Melawan atau Menjadi Onderdil

Akhirnya, soal kita hari ini sangat telanjang. Apakah kita mau terus hidup dalam republik broker ini republik yang politiknya disewa, kebijakannya dibisiki, kampusnya dijinakkan, dan ruang publiknya dijajah platform? Atau kita mau membangun kembali basis moral, sosial, dan intelektual yang sanggup berkata tidak?

Pesantren, dalam makna terdalam yang dibaca Mahbub dan dibela Gus Dur, bukan jawaban tunggal. Tetapi ia adalah salah satu benteng terakhir yang masih mungkin dipakai untuk mengingatkan bangsa ini bahwa tidak semua hal boleh diperdagangkan. Tidak semua keputusan boleh di-outsourcing. Tidak semua ilmu boleh disewakan. Dan tidak semua kesadaran boleh dipanen oleh mesin.

Kalau benteng-benteng itu runtuh, Indonesia mungkin tetap bernama Indonesia. Pemilu akan tetap ada. Kampus akan tetap membuka penerimaan mahasiswa baru. Platform akan tetap menyodorkan konten. Broker akan tetap menulis naskah kebijakan. Oligarki akan tetap bersulang atas stabilitas.

Tetapi bangsa ini akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada pertumbuhan: kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan jiwa yang masih utuh.

Dan bila itu terjadi, kita tidak lagi hidup di republik merdeka. Kita hanya tinggal di pasar besar yang salah satu sudutnya masih kebetulan bernama Indonesia.