telusur.co.id - Sekjen DPR menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi wakil rakyat di Senayan yang terpapar positif Covid-19 sedang dilakukan penjajakan kerja sama di dua hotel setaraf bintang 3 di Jakarta.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mendukung rencana Sekjen DPR itu. Menurutnya, hal ini sangat membantu karena ketersediaan kamar rawat inap di RS rujukan penuh.
"Rencana isoman di hotel ini harus diapresiasi kepada Sekjen DPR karena telah mencari solusi dan alternatif bagi anggota DPR yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak mendapatkan tempat untuk perawatan di RS karena sudah penuh semua," katanya, Rabu (28/7/2021).
Firman mengatakan dengan adanya solusi yang digagas pimpinan DPR dan Sekjen DPR akan memfasilitasi wakil rakyat terpapar pandemi Covid 19 ke hotel adalah solusi terbaik.
Terkait tentang anggaran biaya untuk hotel bagi anggota DPR, menurut Firman, hal itu sudah diperhitungkan dengan melakukan penghematan anggaran yang ada selama ini.
Anggaran DPR pun sudah dilakukan refokusing oleh kementerian keuangan sebesar Rp 178 Miliar untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 pemerintah melalui gugus tugas pandemi Covid 19.
Selama PPKM diberlakukan DPR tidak ada aktifitas kedewanan seperti kunjungan dan rapat-rapat anggarannya dicadangkan untuk pembiayaan isoman secara mandiri bilamana terdapat anggota dewan yang terdampak dan positif sampai perlu isolasi mandiri. "Menurut saya ini sangat positif," ujarnya.
Karena itu, Firman pun berharap kebijakan yang dilakukan DPR ini harus juga diikuti oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah lain dan ini bertujuan untuk membantu meringankan kerja satgas maupun nakes saat ini yang sudah over load untuk memberikan pelayanan untuk menyembuhkan pasien Covid-19.
"Saya menghimbau kepada Kementerian lembaga juga ikut melakukan isolasi mandiri dengan menggunakan penghematan anggaran diinternalnya masing-masing jadi jangan membebani satgas karena nakes sudah terlalu berat beban anggarannya," tegasnya.
Firman meminta agar masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Apakah tidak boleh kalau DPR memikirkan nasib anggota dan karyawan yang terpapar harus diselamatkan toh semua juga manusia biasa. Tidak perlu dipersoalkan apalagi dipolitisasi," tandasnya. [ham]
